Menu
News
EkBis
New Economy
Kabar Finansial
Sport & Lifestyle
Kabar Sawit
Video
Indeks
About Us
Social Media

Mujahid 212 Dongkol sama Kebijakan Anies: Ini Konyol, Bisa Jadi Masyarakat Tak Dukung Dia di 2024

Mujahid 212 Dongkol sama Kebijakan Anies: Ini Konyol, Bisa Jadi Masyarakat Tak Dukung Dia di 2024 Kredit Foto: Twitter/Anies Baswedan
Warta Ekonomi, Jakarta -

Pengamat Hukum dan Politik Mujahid 212 Damai Hari Lubis menyesali kebijakan terbaru Gubernur Anies Baswedan.

Adapun kebijakan itu yakni wajib uji emisi kendaraan bermotor yang usianya di atas tiga tahun dan kendaraan yang tak lolos uji emisi bakal ditilang jika berani mengaspal di Ibu Kota.

Damai Hari Lubis khawatir jika kebijakan yang dibuat Anies Baswedan ini justru membuat masyarakat menjadi tidak simpati dan berimbas pada dukungan mereka padapentas Pilpres 2024 mendatang.

Baca Juga: Gara-Gara Diam Seribu Bahasa Soal Formula E, Anies Baswedan Dapat Sindiran Telak: Ajang Tak Jelas...

Tak bisa dipungkiri, Anies Baswedan sekarang ini menjadi salah satu kandidat calon presiden paling potensial, namanya sudah menjadi langganan masuk tigabesar di berbagai survei Pilpres.

"Maka dampak dari regulasi Gubernur Anies ini tidak populer jika dihubungkan dengan simpati masyarakat yang akan mendorong dirinya agar maju menjadi Capres di 2024, maka kebijakan konyol ini bisa jadi akan mendegradasi rasa simpati masyarakat atas dirinya," kata Damai kepada Populis.id Senin (08/11/2021).

Tidak hanya berimbas kepada warga Jakarta, Damai menyebut kebijakan ini juga dapat membuat masyarakat d kawasan wilayah penyangga yang setiap hari bolak balik Jakarta menggunakan kendaraanpribadi semakin tak senang dengan orang nomor satu di Jakarta itu.

"Ini akan berimbas politis terutama pada warga DKI dan masyarakat luar kota utamanya masyarakat batas wilayah DKI (Banten dan Jawa Barat ) yang seringmemiliki kepentingan memasuki wilayah DKI," tuturnya.

Untuk itu Damai mendesak agar AniesBaswedan mengevaluasi kembali kebijakannya tersebut sebelum benar-benar diterapkan.

"Apakah kebijakan ini sungguh prioritas ? Hendaknya Gubernur DKI Anies Baswedan perlu serius evaluasi atau menunda kebijakan tak populer ini," tandasnya.

Mau Berita Terbaru Lainnya dari Warta Ekonomi? Yuk Follow Kami di Google News dengan Klik Simbol Bintang.

Editor: Rosmayanti

Tag Terkait:

Bagikan Artikel: