6 Tahun Mendatang, Mesir Mulai Pindah-pindahan ke Ibu Kota Baru, di Sini Letaknya

Pada 3 November, Perusahaan Ibu Kota Administrasi mengumumkan pemasangan monorel pertama dengan empat gerbong dan menetapkan tanggal resmi untuk relokasi.

Diaa el-Din Daoud, anggota Komite Legislatif Parlemen, mengatakan kepada Al-Monitor bahwa mengubah ibukota administratif menjadi ibukota Mesir adalah inkonstitusional, terutama relokasi lembaga negara, seperti parlemen dan Mahkamah Konstitusi.

Pasal 114 Konstitusi menyatakan bahwa kursi Dewan Perwakilan Rakyat berada di Kairo. Pasal 191 menyatakan bahwa Mahkamah Konstitusi adalah badan peradilan independen yang berkedudukan di Kairo. Pasal 222 juga menetapkan bahwa “Kairo adalah ibu kota Republik Arab Mesir.”

Solusinya, kata Daoud, adalah memperluas cakupan geografis kegubernuran Kairo dengan keputusan kabinet untuk diserahkan ke DPR. Langkah seperti itu perlu dan mungkin dilakukan mengingat visi pemerintah tentang ibu kota baru dan memanfaatkan semua kemungkinan untuk keberhasilan proyek.

Pada 9 Maret, Sisi mengatakan dalam pidatonya pada kegiatan simposium pendidikan ke-33 pada Hari Martir dan Prajurit Lama bahwa ibu kota administrasi baru mewakili kelahiran negara baru dan republik baru.

“Kami berusaha untuk memperbaiki realitas orang Mesir,” katanya.