Kredit Foto: GenPI
Direktur Eksekutif Centre for Indonesia Strategic Actions (CISA) Herry Mendrofa memberikan sorotan terhadap Kepala Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI) Benny Rhamdani.
Herry mengatakan, Presiden Joko Widodo (Jokowi) harus membongkar ulang Kepala BP2MI lantaran hasil kinerjanya dianggap kurang maksimal.
Baca Juga: Tak Kunjung Dilantik, Jokowi Belum Sreg dengan Jenderal Andika Perkasa?
"Kepala BP2MI juga termasuk yang harus di-reshuffle," katanya kepada GenPI.co, Sabtu (13/11).
Dia menjelaskan, kinerjanya menjadi sorotan karena kenaikan 117,4 persen pengaduan TKI yang belum dituntaskan.
"Itu adalah bukti nyata Kepala BP2MI belum maksimal," jelasnya.
Menurutnya, tampak bahwa Kepala BP2MI bukan orang yang kompeten di bidang ini. "Harus di-reshuffle," tegasnya lagi.
Selain itu, Herry juga memberikan perhatian kepada Menko Marves Luhut Binsar Pandjaitan dan Menteri BUMN Erick Thohir. Sebab, kedua menteri itu diduga terlibat kasus mafia alat tes PCR.
"Jika benar, Jokowi harus berani bersikap tegas. Di sini integritas dan profesionalisme Jokowi diuji," ujarnya.
Hal senada juga disampaikan oleh pengamat politik Tamil Selvan yang mendesak Luhut dan Erick Thohir untuk mundur.
Ia mengatakan, dugaan bisnis PCR Luhut dan Erick ini menguatkan asumsi kebijakan para Menteri di kabinet Jokowi selalu tumpang tindih. Bahkan, menurutnya menteri-menteri yang tidak berkaitan dengan tupoksi penanganan Covid malah lebih dominan, ternyata ada kepentingan bisnis terselubung didalamnya.
Baca Juga: Reshuffle Kembali Mencuat, Bagaimana Posisi Luhut? Begini Analisis Pengamat
Mau Berita Terbaru Lainnya dari Warta Ekonomi? Yuk Follow Kami di Google News dengan Klik Simbol Bintang.
Editor: Puri Mei Setyaningrum
