Gunakan Kekuasaan Buat Dukung Penambangan Kripto, Pejabat China Ini Langsung Dipecat!

Warta Ekonomi, Jakarta -

Xiao Yi, seorang pejabat tinggi di Provinsi Jiangxi, China, resmi dipecat dari jabatannya setelah hasil penyelidikan menemukan bahwa ia menyalahgunakan kekuasaan untuk mendukung penambangan cryptocurrency.

Komisi Pusat untuk Inspeksi Disiplin dan Komisi Pengawas Nasional menemukan bahwa Xiao Yi yang merupakan mantan wakil ketua Konferensi Konsultatif Politik Rakyat Tiongkok Provinsi Jiangxi melanggar kebijakan industri China. Baca Juga: Pendapatan Perusahaan yang Bangun Mal Taman Anggrek Melonjak Drastis 190% pada Q3 2021

Hukuman pemecatan yang diterima Xiao terjadi beberapa bulan setelah Beijing memulai tindakan keras terhadap aktivitas penambangan kripto di negara tersebut. Tindakan keras China terhadap kripto telah memaksa banyak bisnis yang berkaitan dengan mata uang digital itu untuk menutup operasi.  Baca Juga: Nilai Tukar Rupiah Hari Ini, 15 November 2021: Mejeng di Bawah Rp14.200 per Dolar AS

Melansir dari South China Morning Post, Xiao menjadi pejabat tingkat provinsi kedelapan yang ditempatkan di bawah penyelidikan tahun ini ketika kampanye antikorupsi makin intensif dilakukan oleh Presiden Xi Jinping. Lebih dari itu, Xiao merupakan pejabat paling senior yang dihukum karena mendukung penambangan cryptocurrency sekaligus menjadi sinyal kuat kepada para kader lokal tentang sikap tegas China atas masalah ini.

"(Xiao) melanggar konsep pembangunan baru, dan menyalahgunakan kekuasaannya untuk memperkenalkan dan mendukung perusahaan untuk terlibat dalam kegiatan 'penambangan' mata uang virtual yang tidak memenuhi persyaratan kebijakan industri nasional," tegas pemerintah China, dilansir pada Senin, 15 November 2021.

Penyelidikan yang dilakukan juga menemukan bahwa Xiao bersalah karena menerima suap dan menghadiri jamuan makan yang mungkin membahayakan pemenuhan tugasnya. Selain itu, Xiao memperdagangkan kekuasaan untuk uang dan seks, serta mengeksploitasi posisinya untuk mendukung orang-orang yang dekat dengannya ketika mempromosikan personel dan kontrak proyek dengan imbalan sejumlah properti.

Sejak Juni, pihak berwenang China telah berusaha untuk sepenuhnya menghilangkan aktivitas penambangan cryptocurrency yang haus kekuasaan di negara itu, sebagian untuk membantu mengejar netralitas karbon pada tahun 2060. Bulan lalu, Komisi Pembangunan dan Reformasi Nasional, perencana ekonomi utama Tiongkok, menambahkan penambangan bitcoin dan token digital lainnya ke dalam daftar kegiatan industri yang dilarang. Pada bulan September, People's Bank of China mengumumkan tindakan keras yang intensif terhadap perdagangan dan pembiayaan cryptocurrency , memperingatkan bahwa setiap valuta asing yang menyediakan layanan kepada warga Tiongkok terlibat dalam aktivitas ilegal.

Beijing telah lama mewaspadai cryptocurrency, yang dianggap pemerintah sebagai risiko bagi sistem keuangan China. Ini juga telah dengan gigih mengejar langkah-langkah penghematan energi dan pengurangan emisi tahun ini. Sampai tindakan keras kripto selama musim panas, China tetap menjadi lokasi teratas dunia untuk penambangan bitcoin, meskipun pangsa itu telah menurun dari 65 persen pada April 2020 menjadi sekitar 34 persen pada Juni, menurut data dari Cambridge Bitcoin Electricity Consumption Index. Data terbaru untuk Juli dan Agustus menunjukkan China pada 0 persen.

Selain Xiao, para pemimpin lain di provinsi Jiangxi telah menjadi sasaran Beijing sejak Kongres Nasional ke-19 pada tahun 2017, ketika Xi memasuki masa jabatan keduanya. Li Yihuang, wakil gubernur provinsi itu, diselidiki pada 2018 dan Shi Wenqing, seorang legislator senior, diselidiki tahun lalu. Keduanya dinyatakan bersalah atas penggelapan dan penyelewengan dana publik, dipecat dan dikeluarkan dari partai.