Pemerintah Diharap Menyusun Kerangka Jalan Bahan Bakar Nabati demi Capai Komitmen Iklim

Pemerintah Indonesia diharapkan membuat peta jalan (roadmap) bahan bakar nabati (BBN) untuk mengurangi emisi karbon agar dapat memenuhi komitmen iklim negara. Hal itu disampaikan oleh Deputi Direktur Yayasan Madani Berkelanjutan Giorgio Budi Indarto.

"Semua pihak yang berbicara BBN diharapkan tidak menjadikan BBN alat untuk dikatakan sebagai solusi palsu. Madani ingin mengatakan apa pun solusinya selama dapat dipikirkan secara tepat, itu mampu menjadi solusi," kata Giorgio dalam webinar dengan tema "Pangan vs Energi: Menelaah Kebijakan BBN di Indonesia", Selasa (16/11/2021).

Baca Juga: Bahkan Negara Penghasil Minyak Nabati Lain Saja Minta Sawit ke Provinsi Sentra Ini

Komitmen Indonesia dalam menekan emisi karbon adalah 29 persen dengan usaha sendiri dan 41 persen dengan bantuan internasional. Karena itu, menurut Giorgio, Indonesia bisa mencari alternatif pada BBN selain berbahan dasar minyak kelapa sawit (crude palm oil/CPO).

"Biodisel bukan satu-satunya BBN. Karena itu, makna BBN menjadi sempit, akhirnya sulit menjadi solusi perubahan iklim yang sesungguhnya. Dan agak pilih kasih ketika hanya membicarakan satu komoditas saja," imbuhnya.

Oleh Giorgio, perluasan penggunaan BBN di dalam negeri dianggap masih menghadapi hambatan berupa harga yang mahal sehingga belum mampu bersaing dengan Bahan Bakar Minyak (BBM).

"Kita harus menemukan cara bagaimana BBN bersaing dengan minyak bumi. Sekarang tanpa insentif BBN lebih mahal, orang pasti tidak membelinya," jelas Giorgio.

Di sisi lain, katanya, tata kelola BBN sektor hulu dan hilir juga perlu dikoneksikan dengan baik. Giorgio mengapresiasi penguatan sertifikasi perkebunan kelapa sawit berkelanjutan Indonesia (ISPO). Namun hanya saja sertifikasi untuk bahan baku BBN lain harus dibuat.

"Saat ini, integrated land used planning yang khusus didedikasikan untuk feedstock belum ada," sambung Giorgio.