Kemenko Perekonomian: Sawit Itu Backbone Perekonomian Indonesia

Warta Ekonomi, Jakarta -

Asisten Deputi Pengembangan Agribisnis Perkebunan Kemenko Perekonomian, Moch. Edy Yusuf menyebutkan, kelapa sawit merupakan komoditas menggiurkan dan backbone perekonomian Indonesia. 

Dikatakan Edy, hal ini membuat sejumlah negara penghasil minyak nabati 'gigit jari' dan berupaya menghambat laju perkembangan industri crude palm oil (CPO) dalam negeri.

Baca Juga: Bukan Penyebab Deforestasi, Sawit Justru Hadir Sebagai Solusi

"Ini makanya kita harus kuat dan tetap kompak. Para generasi muda harus memahami secara utuh deforestasi yang dituduhkan kepada kita," katanya dalam acara BLU Expo: Sawit Merusak atau Melindungi Lingkungan? secara virtual, Rabu (17/11/2021).

Lebih lanjut dikatakan Edy, industri kelapa sawit berkontribusi positif terhadap pertumbuhan ekonomi. Lebih dari 16,2 juta tenaga kerja di 26 provinsi penghasil CPO menggantungkan hidupnya terhadap industri ini. 

Saat ini, CPO berkontribusi sebesar 3,5 persen terhadap Gross Domestic Product (GDP) Indonesia atau dari total Rp15 ribu triliun. CPO menjadi komoditas yang menyumbang ekspor tertinggi dibandingkan sektor non migas lainnya, dengan kontribusi yang hampir mencapai 13,6 persen.

"Masyarakat harus satu suara. Kita lawan yang menganggap sawit berdampak negatif. Karena sudah kita buktikan ada scientific dan best evidence berdasarkan riset yang ada bahwa sawit sangat bermanfaat. Dan tentunya tantangan ini sama-sama kita hadapi," katanya.

Lebih lanjut disampaikan Edy, dalam mendukung industri CPO yang berkelanjutan, pemerintah Indonesia juga sudah mengeluarkan berbagai kebijakan. Salah satunya melalui Inpres No.6/2019 tentang Rencana Aksi Nasional Kelapa Sawit Berkelanjutan (RAN-KSB).

Kebijakan ini menekankan pada lima komponen utama menyukseskan pengelolaan sawit. Pertama, penguatan data, koordinasi, dan infrastruktur. Kedua, peningkatan kapasitas dan kapabilitas pekebun. Ketiga, pengelolaan dan pemantauan lingkungan.

Keempat, tata kelola perkebunan dan penanganan sengketa. Kelima, percepatan pelaksanaan sertifikasi ISPO dan peningkatan akses pasar produk kelapa sawit.