Kredit Foto: Istimewa
Pernyataan politikus PDIP Arteria Dahlan soal menilai KPK tak perlu melakukan OTT terhadap polisi, jaksa, dan hakim tidak layak disampaikan.
Hal itu dikatakan Akademisi politik TB. Massa Djafar kepada GenPI.co, Selasa (23/11).
Pasalnya, pernyataan tersebut disampaikan di saat isu perihal pelemahan KPK kencang berembus.
“Pernyataan itu jadi memperkuat dugaan publik atas pelemahan KPK yang dilakukan secara sistematis,” ujar dia.
Baca Juga: Maki-maki Ibu Arteria Dahlan di Bandara, Anggiat Pasaribu Minta Maaf: Saya...
Menurut Massa, dugaan publik juga makin terkonfirmasi dengan penurunan Indeks Persepsi Korupsi Indonesia pada 2020 menjadi 3,68 poin.
Meskipun nilainya meningkat pada 2021, tetapi peningkatan hanya sebesar 0,15 poin menjadi 3,83.
“Ketika publik skeptis dengan pemberantasan korupsi di Indonesia, tentu ada alasannya,” ungkapnya.
Ketua Program Doktor Ilmu Politik Universitas Nasional itu mengatakan bahwa publik pun mempertanyakan apakah pemberantasan korupsi berjalan dengan efektif sejak Reformasi 1998.
“Apakah tuntutan pemerintahan antikorupsi saat Reformasi itu terlaksana atau sama saja dengan pada masa Orde Baru?” katanya.
Tak hanya itu, publik pun menduga bahwa praktik korupsi dan demokratisasi hari ini bisa saja lebih parah daripada masa Orde Baru.
Sebab, pernyataan semacam itu disampaikan langsung oleh anggota DPR yang memiliki kuasa tinggi di negara ini.
Baca Juga: Musni Umar Bersuara Soal MUI DKI Jakarta-Anies Baswedan: Mari Cetak 1001 Pemimpin Seperti Anies
“Ini makin membuat publik menilai upaya pemberantasan korupsi menurun. Jadi, bukannya makin membaik dari Reformasi, malah makin memburuk dan menjangkit lebih banyak pejabat tinggi negara,” tuturnya.(*)
Mau Berita Terbaru Lainnya dari Warta Ekonomi? Yuk Follow Kami di Google News dengan Klik Simbol Bintang.
Editor: Bayu Muhardianto
Tag Terkait:
