Nyinyiran Maut Tokoh Papua Buat Ahok: Urusin DKI Saja Tidak Becus, Ternyata Hebatnya Hanya...

Tokoh Papua Christ Wamea melontarkan kritik keras kepada Komisaris Utama Pertamina, Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok.

Sentilan pedas ini dilontarkan Christ Wamea merespons kritik yang diberikan Ahok kepada Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI. Di mana, menurut Ahok, BPK RI terkesan bekerja sesuka hati lantaran tidak ada pihak yang mengawasinya. Ahok menginginkan, minimal ada pihak ketiga yang mengawasi kerja lembaga itu.

Baca Juga: Ormas Pimpinan Bekas Musuhnya Ahok Kecipratan Hibah Rp3 Miliar Dari Anies Baswedan

Christ Wamea lantas mengungkit kepemimpinan Ahok di DKI Jakarta. Dia menyebut, Ahok tak pernah becus menjadi gubernur selama menjadi orang nomor satu di DKI. Kegagalan Ahok, kata Christ Wamea, berlanjut sampai dirinya menjadi bos di Pertamina.

"Urus DKI saja tidak becus. Urus Pertamina lebih tidak becus lagi," kata Christ Wamea di akun Twitter pribadinya dikutip di Jakarta, Jumat (26/11/2021).

Christ Wamea melanjutkan, Mantan Bupati Belitung Timur itu hanya pandai mengkritisi kerja lembaga lain, padahal lembaga yang ia pimpin juga masih bobrok.

"Ternyata hebatnya hanya cuma bisa kritik lembaga lain," sambungnya.

Sebelumnya, Ahok mengkritik BPK sebagai pengawas keuangan negara, namun tidak ada pihak ketiga yang mengawasinya.

Baca Juga: Cuap-cuap Ahok di YouTube Berbuntut Desakan Mengundurkan Diri Dari Dirut Pertamina

Pasalnya, menurut Ahok, apabila BPK sudah mengambil keputusan maka tidak ada pihak yang berani melawannya.

"Jadi semua putusan ada di BPK dan mereka dikasih undang-undang BPK itu, tidak boleh ada pihak ketiga melakukan perhitungan, dia putuskan A harus terima A, selesai Anda," kata Ahok.

Bahkan, Ahok mengungkapkan bahwa apabila ingin mengajukan keberatan maka dapat diproses melalui badan kehormatan di BPK. Ia menilai hal tersebut tidak adil karena keberatan diajukan kepada badan yang mengawasi kinerja BPK itu sendiri.

Akibatnya, kata mantan Gubernur DKI Jakarta ini, terdapat oknum yang memanfaatkan celah tersebut.

"Jadi, ada kesan begini 'tenang kalo BPK sudah periksa dan dinyatakan tidak ada kerugian, aman lah kita," ujarnya.

Baca Juga: Gaya Kepemimpinan Ahok Disebut Lebih Banyak Mudharat Ketimbang Manfaatnya

Ahok kemudian menceritakan pengalamannya ketika dipanggil BPK terkait lahan untuk pembangunan Rumah Sakit (RS) Sumber Waras saat dirinya menjabat sebagai Gubernur. Ia mengatakan bahwa saat, itu BPK mempertanyakan kerugian negara akibat membeli lahan dengan Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) yang tinggi.

Menurut BPK, kata Ahok, seharusnya ia sebagai gubernur dapat menentukan NJOP dengan nilai yang lebih rendah.

"Dia mempersoalkan, kenapa Anda beli tanah dengan harga NJOP, sedangkan Anda seorang gubernur bisa menentukan NJOP berapa. Kenapa anda gunakan NJOP yang mahal, sementara di gang-gang belakang ada NJOP yang murah," ungkapnya.

Baca Juga: Ormas Pimpinan Bekas Musuhnya Ahok Kecipratan Hibah Rp3 Miliar Dari Anies Baswedan

Ahok pun membalas bahwa kewenangan menentukan NJOP adalah Kementerian Keuangan. Apabila harganya diturunkan, ia menilai masyarakat di sekitarnya akan menuntut kebijakan tersebut.