Gatot Nurmantyo Menyuarakan Saran Penting kepada Presiden Jokowi: Demi Tegaknya Konstitusi...

Presidium Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia (KAMI) Gatot Nurmantyo blak-blakan mendesak Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk mengeluarkan peraturan pemerintah pengganti undang-undang (perppu) untuk mencabut Undang-Undang nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja.

Pernyataan tegas tersebut diungkapkan Mantan Panglima TNI itu saat membacakan tuntutan KAMI melalui tayangan video YouTube di kanal Refly Harun, Senin, 29 November 2021.

Baca Juga: Respons Baleg DPR Setelah Putusan MK Soal UU Ciptaker: Kami Sepakat Bahwa...

Tuntutan tersebut menyikapi putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang menyebut UU Cipta Kerja inkonstitusional.

"Mengimbau agar semua pihak patuh dan taat kepada putusan MK. MK secara konstitusional adalah lembaga yang merupakan benteng terakhir penjaga konstitusi negara Indonesia," tegas Gatot Nurmantyo dikutip GenPI.co, Senin (29/11).

Sebab, MK memberi waktu kepada pemerintah dan DPR waktu 2 tahun untuk memperbaiki UU tersebut.

Disebutkan, UU nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja cacat formil dan inkonstitusional bersyarat berdasarkan keputusan MK nomor 91 91/PUU-18/2020, sehingga semuanya diminta mematuhi putusan tersebut.

Menurut Gatot Nurmantyo, dengan adanya putusan tersebut, hal itu membuktikan bahwa substansi gugatan yang disampaikan dari masyarakat luas terhadap UU Cipta Kerja adalah benar secara konstitusional.

Baca Juga: Ketum Korpri Blak-blakan Puji Jokowi: Kerja 12 Bulan, tetapi Digaji 14 Kali!

Oleh sebab itu, sikap pemerintah yang tidak aspiratif sebelumnya menjadi sebuah kekeliruan.

"Partisipasi masyarakat ini harus dipandang sebagai fungsi check and balance yang masih berjalan, bukan sebagai ancaman bagi kekuasaan pemerintah," ungkap Gatot Nurmantyo.