Gatot Nurmantyo Menyuarakan Saran Penting kepada Presiden Jokowi: Demi Tegaknya Konstitusi...

Menurut Gatot Nurmantyo, padahal untuk menjaga dan menyelamatkan konstitusi, sudah seharusnya masyarakat ikut berpartisipasi seperti yang dilakukan masyarakat terhadap UU Cipta Kerja.

Pasalnya, Gatot Nurmantyo menegaskan, bahwa tanpa ada kritik dan masukan dari masyarakat, maka sama saja dengan membiarkan undang-undang yang melanggar konstitusi dan nilai-nilai demokrasi terus dipergunakan.

"Berbagai aksi protes terhadap undang-undang ciptaker di berbagai daerah yang kerap disertai penangkapan oleh aparat harus dilihat sebagai konsekuensi dari sikap keras pemerintah yang memaksakan UU Cipta Kerja segera diberlakukan. Penangkapan itu sendiri bisa dipandang sebagai sikap arogan pemerintah dalam penegakan hukum," bebernya.

Menurut Gatot Nurmnatyo, dengan adanya putusan MK terkait UU Cipta Kerja tersebut, seharusnya menghentikan proses peradilan para aktivis-aktivis KAMI yang ditangkap.

"Presiden harusnya segera menghentikan proses peradilan (abolisi) terhadap aktivis KAMI dan aktivis lainnya yang masih dalam proses peradilan, serta memulihkan nama baik (rehabilitasi) mereka yang telah divonis bersalah dan menjalani hukuman," tegasnya.

Baca Juga: Kembali Ada Deklarasi Prabowo-Puan untuk 2024: Pasangan yang Akan Bisa Membuat Rakyat Semakin Makmur

Selain itu, menurut Gatot Nurmantyo, meski MK memutuskan UU Cipta Kerja inkonstitusional dengan syarat perbaikan 2 tahun, seharusnya Jokowi membatalkan sekalian dengan mengeluarkan perppu.

"Demi tegaknya konstitusi, saya ulangi, demi tegaknya konstitusi, kami menyarankan kepada presiden Jokowi untuk mengeluarkan peraturan pemerintah pengganti undang-undang untuk mencabut UU Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja," imbuhnya.(*)