China bakal Melarang Pengusaha Bertanya Tentang Status Pernikahan dan Kehamilan

Dalam rancangan perombakan undang-undang hak-hak perempuan yang berusia hampir tiga dekade, China akan mengamandemen sejumlah aturan.

Bloomberg, Selasa (21/12/2021) melaporkan, para pengusaha nantinya dilarang menyatakan preferensi gender dalam ikatan pekerjaan atau menanyakan pelamar perempuan tentang status perkawinan dan kehamilan mereka.

Baca Juga: Bintang Tenis China yang Sempat Hilang Bikin Pengakuat Mengejutkan: Saya Tidak Menuduh...

Badan legislatif tertinggi negara itu mulai meninjau rancangan amandemen Undang-Undang Perlindungan Hak dan Kepentingan Perempuan pada Senin (20/12/2021), sebagai bagian dari pertemuan lima hari yang berakhir pada hari Jumat (24/12/2021).

Undang-undang itu sedang dibacakan pertama kali di hadapan Komite Tetap Kongres Rakyat Nasional dan dapat disahkan paling cepat tahun depan.

Sebelumnya, diskriminasi gender sudah secara luas ilegal di China, undang-undang saat ini tidak jelas, berkontribusi pada penegakan yang buruk. Draf yang direvisi akan memberikan deskripsi eksplisit dan memberikan lanskap hukum yang lebih tepat tentang isu-isu seperti pelecehan seksual, kantor berita resmi Xinhua melaporkan.

Majikan akan diperintahkan untuk membuat mekanisme untuk mencegah, menyelidiki dan menanggapi keluhan tersebut, menurut laporan China News Service, meskipun konsekuensi hukum karena gagal melakukannya tidak jelas.

Terlepas dari tindakan keras China terhadap gerakan lokal #MeToo sebagai sarana untuk menyebarkan nilai-nilai Barat yang liberal, semakin banyak wanita yang berbicara secara terbuka tentang pengalaman kekerasan seksual mereka dalam beberapa tahun terakhir, menantang budaya patriarki yang sering mempermalukan para korban.

Alibaba Group Holding Ltd awal bulan ini memecat seorang wanita sebelumnya yang menuduh seorang manajer melakukan penyerangan seksual dalam kasus tingkat tinggi.

Pelamar kerja perempuan telah merinci di media sosial China dan di pengadilan spektrum yang luas dari diskriminasi tempat kerja, termasuk dipaksa untuk menandatangani kontrak yang berjanji untuk tidak hamil sebagai syarat perekrutan mereka, menurut Human Rights Watch yang diterbitkan pada bulan Juni.

Seperlima dari lowongan pekerjaan pegawai negeri tahun 2019 di China menentukan preferensi untuk pelamar laki-laki, laporan itu menemukan.

Keputusan China pada bulan Mei untuk membiarkan pasangan memiliki anak ketiga, untuk memerangi tingkat kelahiran yang mencapai tingkat terendah setidaknya sejak 1978, telah memberikan tekanan ekstra pada pekerja perempuan, kata HRW.

“Undang-undang saat ini tentang perlindungan hak dan kepentingan perempuan sangat perlu diperluas dan diperkuat lebih lanjut,” kata He Yiting, seorang pejabat dari Komite Urusan Pembangunan Sosial NPC, menurut Legal Daily.

Di bawah amandemen, lembaga pendidikan tidak akan diizinkan untuk menolak aplikasi siswa perempuan atau persyaratan yang lebih rendah bagi siswa laki-laki untuk memenuhi kuota gender. Di daerah pedesaan, perempuan harus menikmati upah dan manfaat tanah yang sama, kata RUU itu, seraya menambahkan bahwa pelanggar dapat dituntut.

Namun, amandemen tersebut mencakup peringatan bahwa pengecualian dapat dibuat untuk mematuhi pedoman nasional di sekolah atau lamaran kerja.

Revisi ini diharapkan melalui dua pembacaan lagi sebelum diadopsi tahun depan. Komite Tetap juga meninjau RUU lain termasuk revisi Undang-Undang Perusahaan China, yang secara resmi akan menulis penguatan kepemimpinan Partai Komunis di perusahaan milik negara menjadi undang-undang.