Arief Poyuono: Ada Motif Politik Dibalik Desakan Pencopotan Nicke

"Jadi FSP BUMN Bersatu meminta kepada para Pekerja di Pertamina jangan melakukan pemogokan apalagi ini sudah mendekati masa liburan panjang dimana stock BBM harus cukup tersedia, jika mogok maka sama saja ini bisa dikatakan sebagai bentuk sabotage pada pemerintah,” bebernya.

Malah nantinya persepsi publik terhadap rencana aksi mogok FSPPB dipikir pasti ada muatan politik dan terkesan ada pesanan dari oknum oknum yang ingin sekali mengantikan posisi Dirut Pertamina keliatannya. dan bukan murni sebagai cara cara berjuang dari Serikat Pekerja.

Perlu dicatat ya selama ini justru Pertamina memiliki kinerja yang sangat bagus dan baik dalam kepemimpinan Direktur Utama PT Pertamina (Nicke Widyawati) seperti Semester 1 tahun 2021, Pertamina mampu meningkatkan kontribusi melalui setoran pada penerimaan negara dengan total mencapai Rp110,6 Triliun, dimana Rp 70,7 Triliun di antaranya adalah dari pajak, Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) dan dividen, yang nilainya naik hampir 10 persen dari periode yang sama.

"Jadi sebaiknya FSPPB lebih berpikir ulang dalam melakukan aksi mogok itu, karena cara – cara perjuangannya harusnya melalui dialog bersama,” ucapnya.

Sementara itu, Politisi Partai Gerindra, Arief Poyuono mengatakan bahwa menduga ada motif politik dan kepentingan dari para mafia migas yang ingin menjatuhkan Dirut Pertamina Nicke ditengah kinerja PT Pertamina yang sudah membaik ini.

Arief menilai bahwa dipastikan ada pesanan orang yang memiliki kepentingan untuk menggantikan dirut pertamina.

"Kalau saya melihat aksi ini untuk membuat kekacauan di indonesia jelang Natal dan tahun Baru (NATARU),” kata Arief kepada wartawan, Selasa (21/12/2021).

Menurut tokoh buruh nasional ini menjelaskan bahwa sebaiknya para buruh pertamina itu tidak perlu melakukan aksi demo dan menuntut Dirut Pertamina Nicke Widyawati untuk mundur dari jabatannya. Karena hal ini dapat diselesaikan secara dialog.

“Kita setuju dengan aksi ini. Tetapi tidak relevan dengan tuntutan dirut pertamina harus mundur, ada dugaan kepentingan politik dari balik aksi dari serikat pekerja buruh pertamina ini,” tegasnya.

Dia menjelaskan, bahwa semua itu domainnya ada di Menteri BUMN yang memiliki hak untuk jabatan dirut pertamina Menurut orang yang sering vokal ini, bahwa aksi serikat pekerja pertamina akan menganggu kepentingan nasional.