Terkendala Akses Permodalan, Pintek dan SIPlah Beri Solusi Digitalisasi Bagi UKM Pendidikan

Warta Ekonomi, Jakarta -

Sistem Informasi Pengadaan Sekolah (SIPLah) melalui sebuah siaran resmi, Selasa (28/12) menyebutkan jika seiring meningkatnya transaksi yang terjadi di SIPLah, masih ada tantangan yang perlu dihadapi bagi para pelaku usaha/UKM pendidikan dalam mengembangkan usahanya, terlebih masalah akses permodalan

Dwi Meidianty, selaku tim bisnis SIPLah Telkom mengatakan hal ini didukung oleh riset Pintek di bulan Juli 2021 pada lebih dari 80 pelaku usaha/UKM pendidikan, ada sekitar 69 persen UKM Pendidikan membiayai usahanya mengandalkan pendanaan pribadi untuk modal dan operasional perusahaannya.

Baca Juga: Singapura Larang Pekerja Masuk Tanpa Bukti Vaksin, Meski Negatif Covid-19

"Selain itu, dari 80 lebih pelaku usaha/UKM pendidikan, 57 persen mengatakan memiliki kesulitan dalam mendapatkan pendanaan selama dua tahun terakhir setidaknya 1- 2 kali," ujarnya.

Tommy Yuwono, Co-Founder dan Direktur Utama Pintek mengatakan melihat akses permodalan menjadi salah satu tantangan tersendiri bagi para pelaku usaha/UKM pendidikan di Indonesia, adanya kekurangan informasi menjadi hambatan karena UKM biasanya tidak masuk audit lembaga keuangan konvensional. Terlebih lagi, sekolah melakukan pesanan barang harus menyediakan di awal dan baru sekolah membayar sehingga memang membutuhkan modal yang besar.

"Oleh karena itu sejak awal tahun 2021, kami memfokuskan strategi bisnis untuk pendanaan bagi pelaku usaha/UKM Pendidikan," sebutnya.

Untuk itu, Tommy mengatakan melalui program SIPLah, Pintek terus berkomitmen untuk menjadi salah satu roda penggerak pendidikan di Indonesia dengan mengajak para pelaku usaha/UKM pendidikan mengembangkan potensi bisnis yang lebih optimal melalui proses digitalisasi.

“Kami ingin memaksimalkan dukungan kami kepada seluruh ekosistem pendidikan di Indonesia termasuk membantu pelaku usaha/UKM pendidikan. Dengan inovasi pembiayaan yang kami miliki, kami berharap dapat mendorong semangat pelaku usaha/UKM pendidikan untuk dapat mengembangkan bisnisnya, secara khusus di masa pandemi ini, dimana sebagian pelaku usaha/UKM pendidikan yang menghadapi kesulitan dapat memperoleh alternatif solusi keuangan,” tambah Tommy.

Dwi Meidianty, selaku tim Bisnis SIPLah Telkom juga menambahkan di tengah pandemi COVID-19, akses pendanaan untuk pelaku usaha/UKM pendidikan menjadi lebih krusial lagi untuk memastikan mereka dapat tetap bertahan dan mengembangkan bisnisnya.

"Kami berharap di tahun depan, pelaku usaha/UKM yang mengalami hambatan dalam mengembangkan bisnisnya karena permasalahan modal dapat lebih memanfaatkan layanan pinjaman P2P, tentunya harus resmi terdaftar dan diawasi OJK sebagai solusi mengisi celah pembiayaan yang tidak dapat disediakan oleh layanan perbankan, sehingga dapat memaksimalkan potensi bisnis yang ada pada sektor UKM pendidikan,” ujarnya.