Jaga-jaga Lawan China, Filipina Diam-diam Beli Kapal Perang Ciptaan Korea Selatan

Warta Ekonomi, Manila -

Di tengah ketegangan di wilayah Laut China Selatan (LCS), Filipina terus memperkuat armada militernya. Manila telah memesan dua kapal perang baru dari Hyundai Heavy Industries Korea Selatan (Korsel).

Menteri Pertahanan Delfin Lorenzana mengatakan, Filipina perlu memodernisasi Angkatan Laut Manila. Apalagi, mereka kerap berselisih dengan Negeri Tirai Bambu di LCS.

Baca Juga: Di Bawah Duterte, Ketegangan China dan Filipina di Laut China Selatan Memburuk

Sebelumnya, sejumlah kapal perang milik Filipina kerap mengalami kerusakan karena terkikis usia. Bahkan, selama beberapa dekade, mereka masih mengoperasikan kapal perang buatan Amerika Serikat (AS) dari Perang Dunia II.

Hingga akhirnya, pada 2010, Presiden Filipina saat itu Benigno Aquino, memulai program modernisasi sistem persenjataan mereka. Filipina membuat kesepakatan senilai 556 juta dolar AS atau sekitar Rp 7,933 triliun dengan Hyundai Heavy Industries.

Itu juga menambah jumlah kontrak yang telah disepakati antara Manila dengan perusahaan raksasa pembuat kapal asal Korsel itu, setelah lima tahun lalu mereka juga menyepakati pembangunan dua fregat baru untuk Angkatan Laut Filipina.

Seperti diketahui, fregat dan juga korvet, merupakan dua jenis kapal perang cepat. Sering digunakan untuk melindungi kapal lain dari serangan.

"Proyek ini akan memberi Angkatan Laut Filipina dua korvet modern yang mampu melakukan misi anti-kapal, anti-kapal selam dan anti-perang udara,” kata Lorenzana, dilansir Channel News Asia, kemarin.

Kesepakatan itu, lanjutnya, akan memastikan kesamaan dan interoperabilitas (kemampuan dua sistem/komponen atau lebih untuk bertukar informasi) dengan armada mereka yang sudah ada. "Serta menjanjikan kemudahan perawatan dan perbaikan," tambah Lorenzana.

Belum lama ini, Manila juga telah mengakuisisi dua belas kapal penjaga Pantai AS dan tiga kapal pendarat dari Australia, serta kapal patroli penjaga pantai dari Jepang. Hal itu juga merupakan upaya untuk memperlihatkan perhatian mereka di LCS.

Terutama dalam menghadapi perselisihan dengan Beijing. Sebagai informasi, China mengklaim hampir semua wilayah LCS yang kaya akan sumber daya alam. Wilayah itu juga merupakan jalur perdagangan bernilai triliunan dolar AS per tahun.

Klaim sepihak China kerap berhadapan dengan klaim dari Brunei Darussalam, Malaysia, Filipina, Taiwan, Vietnam, dan juga Indonesia.

Sementara, Beijing telah mengabaikan putusan 2016 oleh Pengadilan Arbitrase Permanen yang berbasis di Den Haag, Belanda, yang menyebut bahwa klaim historisnya tidak memiliki dasar yang kuat.