Penempatan Polri di Bawah Presiden Dinilai Sudah Tepat, Ternyata Oh Ternyata Ini Alasannya!

Pengamat Kepolisian Irjen Pol Purnawirawan Sisno Adiwinoto menyatakan bahwa keberadaan Polri yang di bawah Presiden sudah benar dan tepat. Hal ini menanggapi isu yang dilontarkan Gubernur Lemhanas Agus Widjojo yang ingin Polri di bawah Kementerian.

Menurut Sisno, sistem Kepolisian di dunia terbagi menjadi tiga yaitu sentralistik, tersebar (fragmented) dan integral.

"Polisi Indonesia (Polri) menuju sistem integral, tetapi masih sentralistik. Polri pernah memakai sistem tersebar sejak proklamasi kemerdekaan sampai dengan 30 Juni 1946, dimana ada Polisi Surabaya, Polisi Medan, Polisi Bandung dan Polisi Makassar dengan sebutan Hoof Bireuo," kata Sisno dalam keterangan tertulisnya, Senin, 3 Januari 2021.

Sisno menuturkan, tidak ada satu sistem Kepolisian yang dianut secara seragam atau sama diseluruh dunia. Hal tersebut bergantung dari sejarah terbentuknya organisasi polisi, aturan konstitusinya dan undang-undang yang berlaku.

"Perlu wawasan dan pengalaman yang berdasar fakta bukan mitos. Jangan sampai hanya karena mengetahui atau mendengar suatu negara menempatkan organisasi polisi berada di bawah suatu Kementerian, lantas ingin menerapkan dengan mengusulkan organisasi Polisi  di Indonesia yaitu Polri harus di bawah suatu Kementerian," katanya.

Baca Juga: Habib Bahar Dilaporkan ke Polisi, Rocky Gerung Langsung Membela: Dia Berhak Menghujat

Lebih lanjut, ia mengatakan, sesungguhnya ide menempatkan Polri di bawah Kementerian tersebut bukan saja merupakan pendapat yang sudah usang, yang sudah sering digulirkan. Tetapi mungkin karena adanya kepentingan tertentu atau merupakan ide yang sembarangan ide menempatkan Polri di bawah Kementerian kembali muncul.

"Dan yang pasti mungkin karena kurang memahami sistem kepolisian di dunia maupun sistem kepolisian yang berlaku di Indonesia," ujarnya.

Sudah Sesuai Konstitusi

Khusus untuk Indonesia, kata Sisno, penempatan organisasi Polri sekarang ini, sudah sesuai dengan konstitusi yaitu UUD 1945, ketetapan MPR nomor VII tahun 2000 dan undang-undang nomor 2 tahun 2002.

Oleh karenanya usulan menempatkan organisasi Polri harus berada di bawah kementerian adalah pemikiran yang inkonstitusional dan mengingkari Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagai negara hukum.

Selain itu, ia menyebut usulan menempatkan Polri di bawah Kementerian tidak memahami prinsip-prinsip dasar terkait dengan tugas-wewenang administrasi di bidang keamanan dan ketertiban umum sebagai bagian dari kekuasaan Presiden dalam penyelenggaraan pemerintahan yang bersifat umum, khususnya kekuasaan menyelenggarakan administrasi negara.

Baca Juga: Omicron Terus Bertambah, Jokowi Minta Aturan Karantina Diperketat

"Dalam konteks ini, tugas memelihara, menjaga, dan menegakkan keamanan dan ketertiban umum merupakan tugas-wewenang paling awal dan tradisional dari setiap pemerintahan. Bahkan dapat dikatakan bahwa asal mula pembentukan negara dan pemerintahan yang pertama-tama ditujukan pada usaha memelihara, menjaga, dan menegakkan keamanan dan ketertiban umum. Tugas semacam itu terdapat juga dalam tujuan membentuk Pemerintahan Indonesia Merdeka sebagaimana disebutkan dalam Alinea IV Pembukaan UUD 1945 yang antara lain menyebutkan 'melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia'," katanya.