Kemenkes Kecolongan 6 Juta Data Pasien, CIPS Desak Pembahasan RUU Perlindungan Data Diri Dipercepat

Kasus kebocoran data terus terjadi, seperti yang baru-baru ini menyangkut data Kementerian Kesehatan (Kemenkes) mengenai rekam medis enam juta pasien. Penekanan urgensi jaminan kepastian hukum dari pemerintah penting atas perlindungan data konsumen.

“Menghadapi situasi tersebut, seringkali pemerintah melakukan koordinasi dengan kementerian dan lembaga terkait. Namun hasil akhirnya tidak diinformasikan kepada publik,” ujar Peneliti Center for Indonesian Policy Studies (CIPS) Pingkan Audrine Kosijungan.

Baca Juga: Tak Paham Perlindungan Data Pribadi, Kaspersky: 30% Telehealth Pernah Bahayakan Informasi Pasien

Melansir dari siaran resminya, Selasa (11/01) Pingkan mengatakan bahwa dalam kasus kebocoran data 6 juta rekam medis dari server pusat Kemenkes, hingga saat ini Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo) masih melakukan investigasi dan koordinasi dengan Kemenkes beserta Badan Siber dan Sandi Negara.

"Setidaknya ada dua hal yang perlu diperhatikan pemerintah dalam menyikapi kejadian kebocoran data ini. Pertama, hasil investigasi harus dikomunikasikan kepada masyarakat sebagai bentuk transparansi. Ini dapat membantu masyarakat untuk lebih berhati-hati dengan data pribadi mereka di kemudian hari serta dapat memulihkan kepercayaan mereka terhadap pemerintah," katanya.

Ia melanjutkan, ketika sistem kesehatan nasional Singapura mengalami kebocoran di 2018, pemerintah setempat tidak saja berkoordinasi, tetapi juga memberikan update informasi dan permintaan maaf kepada masyarakat atas kejadian tersebut.

"Pemerintah juga menghentikan sementara pengumpulan data rekam medis selama jangka waktu tertentu selama proses investigasi dilakukan dan upaya pembenahan sistem di pemerintahan maupun pihak swasta dapat dipastikan," terangnya.

Langkah berikutnya, lanjut Pingkan, adalah mempercepat pembahasan RUU Perlindungan Data Pribadi. Walaupun disahkannya peraturan ini tidak serta merta menyelesaikan permasalahan kebocoran data yang ada, kerangka regulasi yang holistik mengenai perlindungan data pribadi masyarakat diperlukan untuk menjadi dasar hukum dalam menindaklanjuti kejahatan atau serangan siber di kemudian hari.

Menurutnya pengesahan RUU ini juga akan menegaskan hak-hak digital yang dimiliki oleh masyarakat mengingat UU Perlindungan Konsumen tahun 1999 tidak memberikan landasan hukum yang cukup berkaitan dengan hak konsumen masyarakat di ranah digital.