Demokrat Kritik Habis Pembangunan Ibu Kota Baru, Disebut Proyek Tidak Rasional

Muslim juga menyebut, kajian terkait keamanan dan pertahanan belum dilakukan secara komprehensif. Padahal, ancaman keamanan dan pertahanan terhadap IKN tidak bisa dianggap enteng.  Hal ini menurutnya perlu mendapat perhatian dan diantisipasi. Sebab, dilihat dari posisi IKN di alur laut kepulauan Indonesia (ALKI) II dan choke point atau titik sempit dunia; maka IKN akan mudah diserang dari arah utara. 

Lokasi IKN juga mendekati Flight Information Region (FIR) milik negara tetangga, seperti Malaysia dan Filipina. Selain itu, lokasi IKN baru di Kalimantan Timur juga dikelilingi oleh aliansi-aliansi pertahanan, seperti FPDA The Five Power Defence Arrangements Malaysia, Aliansi AUKUS (Australia, UK, USA), dan terdampak dari One Belt One Road atau OBOR BRI China.  

Baca Juga: Nahloh, Kader PDIP Minta Megawati Soekarnoputri Turun Tangan Urusi Arteria Dahlan

"Ini semua berpotensi menjadi pintu baru ancaman pertahanan dan gangguan keamanan IKN," tuturnya. 

Dia juga mengingatkan catatan Fraksi Demokrat terkait pelibatan banyak pihak asing dalam blue print pembangunan IKN juga perlu diantisipasi. Karena berpotensi menimbulkan dampak negatif terhadap keamanan dan pertahanan IKN ke depan. Kemudian, tak kalah penting, masalah pendanaan. 

Muslim meminta pemerintah mempertimbangkan dengan sungguh-sungguh kondisi fiskal dan kemampuan APBN.  Sebagai proyek prioritas strategis nasional, pemindahan IKN membutuhkan sumber daya pembiayaan anggaran yang besar. 

Dalam perencanaannya, anggaran pemindahan dan pembangunan IKN senilai Rp466,98 triliun yang sebagian besar akan menggunakan pembiayaan APBN dan sisanya dibiayai melalui skema KPBU dan swasta.