Demokrat Kritik Habis Pembangunan Ibu Kota Baru, Disebut Proyek Tidak Rasional

"Dilihat dari besarannya, beban APBN dalam proyek ini sangat tidak rasional. Apalagi jika dilihat dalam kurun waktu kurang lebih dua tahun ke depan, terlebih dalam kondisi perekonomian nasional yang kurang mendukung dan masih terdampak pandemi COVID-19. Nilai tersebut tentu memberikan tambahan tekanan pembiayaan APBN kedepannya," kata Muslim.  

Kemudian, dia menekankan bahwa Fraksi Demokrat meminta pemerintah menentukan skala prioritas terkait pengelolaan keuangan negara. Sebab, hal ini merujuk data per akhir Desember 2021, utang pemerintah sudah menembus Rp6.908,87 triliun. Lalu, penerimaan negara dari sektor pajak yang diukur dari tax ratio-nya justru semakin menurun.

Baca Juga: Muncul Hashtag #UsutTuntasGibranKaesang, Siapa Sangka Gibran Menjawab Begini

 “Jangan lupa pula masalah psikologi-sosialnya. Pemerintah perlu mengkaji dan mencermati, sejauh mana manfaat langsung yang dapat dirasakan masyarakat sebagai bagian dari opportunity IKN baru. Jangan sampai pembangunan IKN baru tidak berdampak pada peningkatan kesejahteraan masyarakat,” kata Muslim. 

“Jangan sampai pembangunan yang dipaksakan kemudian malah membuat pembangunan IKN terbengkalai. Tidak sesuai dengan rencana, dan gagal, karena akan ada konsekuensi cost ekonomi dan sosial yang sangat mahal,” tambahnya sebagai penutup