Ahok Digadang-Gadang Pimpin Ibu Kota Baru, Musuhnya Langsung Bilang Begini

Wakil sekertaris jenderal persaudaraan alumni 212, Novel Bamukmin, menyebut masih banyak opsi sosok lain yang layak memimpin ibu kota negara baru, selain Basuki Tjahaja Purnama (Ahok). Orang yang pernah memenjarakan Ahok itu pun menyayangkan apa bila itu terjadi.

"Sangat disayangkan dan disesalkan kalau Indonesia ini benar-benar berupaya membuat ibukota baru apalagi Ahok digadang gadang sebagai gubernur IKN yang baru seakan-akan tidak ada lagi putra putri yang terbaik di negeri ini," kata Novel.

Baca Juga: Wacana Ahok Jadi Pemimpin Ibu Kota Baru Disorot, Ngabalin Langsung Pasang Badan dan Bilang...

"Padahal Ahok produk gagal dan hanya bisa membuat gaduh negeri ini sehingga keutuhan bangsa sangat terancam."

Tapi jika pada akhirnya Ahok dipilih Presiden Joko Widodo untuk menjadi kepala badan otorita ibu kota baru, Novel curiga ada kepentingan politis di baliknya.

"Kalau dipaksakan juga berarti agenda IKN (ibu kota negara) ini sangat diduga sarat kepentingan politik oligarki yang diduga sudah satu paket yaitu dengan Ahoknya, TKA-nya, pendanaannya, pengelolanya, semua sudah dengan matang terencana dan tidak boleh diganggu oleh siapapun," kata Novel.

Novel menambahkan "saya teringat apa yang dikatakan oleh mantan ketum PBNU yang ketika itu masih menjabat mengatakan 'jangan ganggu politik China' dan setelah selesai menjabat sebagai ketum PBNU beliau juga mengatakan bahwa Indonesia penganut politik oligarki."

Tapi Ketua Umum Persaudaraan Alumni 212 Slamet Maarif mengaku tak kaget jika nanti Ahok dipilih menjadi pemimpin ibu kota baru.

Dia menyebut sudah membaca sinyalemen yang mengarah ke sana.

"Kita kan membaca kedekatan Pak Jokowi dengan Ahok sudah lama jadi prediksi kita juga Ahok akan diberi ruang dan posisi dalam ibu kota baru itu," katanya.

Baca Juga: Ahok Disebut Akan Pimpin Ibu Kota Baru, Luhut Langsung Buka-Bukaan, Katanya Akan...

PA 212 menolak proyek pemindahan ibu kota negara dari Jakarta ke Kalimantan Timur, terutama jika dilakukan pada masa pandemi Covid-19, dimana perekonomian nasional sedang terpuruk.

"Kan kita dari awal menolak kelanjutan ibukota baru karena kondisi pandemi kan lebih baik dialihkan untuk kepentingan rakyat banyak dan membayar utang negara. Indikasi oligarki main dan ambil keuntungan kan nyolok mata," katanya.

Berbeda dengan penilaian tokoh PA 212, Tenaga Ahli Utama Kepala Staf Presiden Ali Mochtar Ngabalin menyebut Ahok memenuhi kriteria sebagai kepala otorita.