Omongan Faisal Basri Soal Ibu Kota Negara Menggelegar Singgung 'Jatah', Pengamat: Mungkin Punya...
Adapun PKS satu -satunya partai yang menolak pengesahan UU IKN dalam rapat paripurna.
"Pasti (Proyek IKN) akan jalan karena itu harga mati untuk dieksekusi," katanya.
Sebelumnya, Ekonom Faisal Basri menilai rencana pemindahan Ibu Kota Negara ke Kalimantan Timur adalah modus pemerintahan Presiden Joko Widodo atau Jokowi untuk bagi-bagi proyek ke koleganya.
Faisal mengatakan seluruh proyek terkait pembangunan Ibu Kota Negara baru ini tidak dilakukan dengan sistem tender yang baik, melainkan langsung ditunjuk oleh pemerintah pusat.
"Ini adalah salah satu modus untuk bagi-bagi konsesi sesuka hati karena nanti di sana tidak ada proses tender, semua tunjuk langsung, bahkan UU belum ada pun sudah bagi-bagi lapak," kata Faisal dalam diskusi Indonesia Corruption Watch (ICW), Jumat (21/1/2022).
Baca Juga: Waduh... PSI Tolong Sampaikan ke Giring, "Senggolannya" ke Anies Baswedan Bisa Berdampak ke Jokowi!
Dia mencontohkan pengadaan air bersih untuk IKN akan digarap oleh Hashim Djojohadikusumo yang tidak lain adalah pengusaha dan saudara Menteri Pertahanan Prabowo Subianto.
Selain itu, ada perusahaan semen Hongshi Holdings Group yang baru membuka pabrik di Kalimantan Utara (Kaltara) dan diperkirakan akan menjadi tender pengadaan semen untuk pembangunan IKN.
"Jadi prosesnya sudah mulai bagi-bagi, belum lagi yang kami tidak tahu ya kemungkinan modusnya juga seperti itu," ucapnya.
Mau Berita Terbaru Lainnya dari Warta Ekonomi? Yuk Follow Kami di Google News dengan Klik Simbol Bintang.
Editor: Bayu Muhardianto