Ekonom Faisal Basri Sebut Pembangunan Era Jokowi Super Boros dan Tak Produktif!

Ekonom Senior INDEF Faisal Basri menilai bahwa pembangunan infrastruktur di era Presiden Joko Widodo (Jokowi) sangat boros dan tidak produktif.

Dalam perspektifnya, ia mengatakan pemborosan tersebut terlihat dari angka Incremental Capital-Output Ratio (ICOR), artinya ada ketimpangan antara belanja negara dengan rasio pajak. Dengan demikian, pemerintah terpaksa harus menarik utang untuk menutupi selisih tersebut.

“Di era Pak Harto sampai Pak SBY, itu ICOR berkisar antara 4 sampai 4,6, Jokowi periode pertama itu 6,5. Jadi lebih dari separuh dibutuhkan tambahan modal untuk membangun satu jembatan atau satu kilometer jalan. 2020 negatif, sudah kita keluarkan usaha ICOR negatif 2021-2022 itu 7,3. Itu super boros, artinya tidak produktif,” kata Faisal, dikutip dari kanal Youtube CNBC Indonesia pada Sabtu (3/06/23). Baca Juga: Faisal Basri soal Mobil Listrik dan Industri: Yang Mereka Suarakan adalah Hilirisasi

Ia menjelaskan bahwa apabila pembangunan infrastruktur bertujuan untuk peningkatan kesejahteraan dan kualitas hidup masyarakat, faktanya angka harapan hidup orang Indonesia turun dalam dua tahun terkahir.

“Kemudian yang kedua, faktanya dua tahun terakhir angka harapan hidup Indonesia turun. Jadi sekarang kita pernah mencapai 70 tahun sekarang ini tinggal 67 tahun. Sama Timor Leste pun kita lebih pendek umurnya. Kalau pemerintah mau protes datanya enggak benar, silakan protes Bank Dunia karena saya pakai data Bank Dunia untuk bisa diperbandingkan dengan (negara) yang lain,” katanya.

Selain itu, ia mengkritik pembangunan infrastruktur maritim era Presiden Jokowi yang dinilai tidak dilakukan dengan perencanaan yang baik. Hal ini terlihat dari angka ongkos logistik yang masih tinggi meskipun infrastruktur sudah dibangun.

“Saya sangat mendukung di awal Pak Jokowi jadi presiden. Dia pidato di atas kapal untuk menunjukkan kita ini budaya maritimnya tinggi dan bagus kemudian ada yang namanya poros maritim. Tapi praktis tidak ada yang dilakukan selain tol laut yang kita sudah enggak begitu dengar lagi. Membangun infrastruktur yang meningkatkan konektivitas ini kan logikanya menurunkan ongkos logistik, tapi ongkos logistik bergeming di 20-an persen. Artinya seolah-olah tidak dilakukan dengan perencanaan yang baik,” jelasnya.

Secara keseluruhan, ia kecewa dengan pembangunan infrastruktur di masa pemerintahan Jokowi yang ia sebut tidak ada perubahan yang signifikan. Baca Juga: Nilai Jokowi Condong ke Satu Capres, Syarief Hasan Blak-blakan: Jangan Cawe-Cawe!

“Sangat kecewa tentunya. Dan ini tercermin Juga misalnya industri melambat, kemudian Pak Jokowi janji pembangunan Jawa dan di luar Jawa. Jawa enggak berubah, share-nya turun sedikit. Sumatera turun, Kalimantan turun, Bali-Nusa Tenggara pada level 2%, Maluku-Papua juga mandek di 2%-an. Yang naik sendiri agak unik ini adalah Sulawesi,” katanya.