Elektabilitas Jeblok jadi Taruhan Kalau Golkar Paksakan Capres Nol Koma, Muncul Pula Keluhan DPD

Hal itu dinilai memberatkan bagi pengurus-pengurus di daerah, ia bahkan merinci tradisi bantuan anggaran sudah berjalan sejak era Akbar Tanjung, Jusuf Kalla dan Aburizal Bakrie.

"Tentu saja hal itu sangat  memberatkan bagi kader-kader di daerah. Di era kepemimpinan Akbar Tanjung, Jusuf Kalla, dan Aburizal Bakrie setiap DPD Tingkat I mendapat anggaran rutin 15 juta perbulan, dan Kabupaten Kota 5 juta,” ujar Mirwan.

Karena itu, lanjutnya, peluang bakal berkembang dan meluasnya simpati masyarakat kepada Golkar di bawah bisa dipastikan bakal. Belum lagi persoalan elektabilitas ketum Airlangga yang nol koma plus konsolidasi organisasi jalan di tempat. 

"Karena itu disaat bersamaan seperti ini maka memaksakan diri menjadi jadi Capres di 2024 sama halnya jika Ketua Umum sedang menyandera Partai,” pungkas Mirwan.