PDIP Jagokan Ahok Jadi Kepala IKN, PPP: Tidak Harus Dia, Jokowi Jangan Dipaksa!

Ketua DPP Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Achmad Baidowi mengatakan bahwa Presiden Jokowi tidak perlu didikte untuk menentukan kepala otorita. Termasuk menyoal Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok yang digadang-gadang menjadi salah satu kandidat.

Baidowi menegaskan pemilihan kepala otorita merupkan hak prerogatif presiden, sebagaimana dalam menentukan menteri di kabinet.

"Presiden enggak usah didikte siapa sosok yang akan ditunjuk sebagai kepala otorita. Karena kepala otorita itu meskipun sifatnya pemerintah daerah khusus, itu setingkat kementerian terkait pengalokasian anggaran. Artinya orang yang ditunjuk presiden langsung," tutu Baidowi kepada wartawan, Jumat (28/1/2022).

Baca Juga: Anies Baswedan Dianggap Layak Pimpin IKN, Orang PDIP Ungkit Kegagalan saat Jadi "Bawahan" Jokowi

Sementara itu terkait Ahok, Baidowi menilai masih banyak figur dan tokoh lain yang juga layak menjadi kandidat calon pemimpin di ibu kota negara (IKN).

"Tidak harus Pak Ahok, banyak figur-figur yang lain saya kira. Biarlah presiden diberikan keleluasaan tentunya presiden sudah mengantongi calon yang pas, tidak usah dipaksa-paksa," tandasnya.

PDIP Jagokan Ahok, PKB Pasrah Saja

Sejumlah nama dimunculkan di tengah perbincangan mengenai siapa calon kepala otorita ibu kota negara Nusantara di Kalimantan Timur.

Tapi bagi pimpinan Partai Kebangkitan Bangsa siapapun calonnya yang penting bisa bekerja dengan maksimal.

"Pekerjaan IKN yang sangat berat dan mendesak sehingga perlu diangkat kepala IKN yang memiliki kemampuan dan kegigihan, 24 jam kerja. Tahun 2024 berkejaran dengan waktu," kata Wakil Ketua Umum PKB Jazilul Fawaid, Jumat (28/1/2022).

PKB tidak akan mengikuti jejak PDI Perjuangan yang mengusulkan sejumlah nama, di antaranya Komisaris Utama Pertamina Basuki Tjahaja Purnama (Ahok), kepada Presiden Joko Widodo untuk ditunjuk menjadi kepala otorita.

"Tidak, pasrah saja," kata Jazilul.