Menu
News
EkBis
New Economy
Kabar Finansial
Global Connections
Sport & Lifestyle
Video
Indeks
About Us
Social Media

Nilai Sudah Tepat, Bamsoet Tegaskan MPR Akan Perkuat Pembangunan Ibu Kota Negara dari Segi Politik

Nilai Sudah Tepat, Bamsoet Tegaskan MPR Akan Perkuat Pembangunan Ibu Kota Negara dari Segi Politik Kredit Foto: Majelis Permusyawaratan Rakyat
Warta Ekonomi, Jakarta -

Ketua MPR Bambang Soesatyo menegaskan, MPR akan memperkuat pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) di Kalimantan Timur dari sisi politik. Tujuannya, siapa pun pengganti Presiden Joko Widodo (Jokowi) akan melanjutkan proses pembangunan IKN.

Bambang Soesatyo bilang, pemerintah melalui Kementerian PPN/Bappenas, Kementerian PUPR, dan Kementerian Keuangan akan berjuang membangun IKN dari sisi pembangunan fisik. Sementara, Senayan mendukungnya dari sisi politik.

Baca Juga: Demi Masa Depan, Faldo Maldini Bilang Pemindahan Ibu Kota Negara Jadi Upaya Kurangi Beban Jakarta

“Kami akan memperkuatnya dari sisi politik,” ujar Bamsoet, sapaan Bambang Soesatyo, di sela peninjauan lokasi titik nol koordinat kompleks Istana Negara dan Pusat Pemerintahan di Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP) di Kalimantan Timur, kemarin.

Dalam kunjungan tersebut, Bamsoet hadir bersama para Wakil Ketua MPR, Menteri PPN/Kepala Bappenas Suharso Monoarfa, Menteri PUPR Basuki Hadimuljono, dan Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara. Hadir pula Wakil Gubernur Kalimantan Timur Gadi Mulyadi, Pangdam VI/Mulawarman Mayjen TNI Teguh Pujo Rumekso, Kapolda Kaltim Irjen Imam Sugianto, dan Plt Bupati Penajam Paser Utara Hamdam.

Bamsoet menguraikan, Presiden Jokowi menargetkan, Istana Negara bersama 4 kementerian, yakni Kementerian Sekretaris Negara, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Luar Negeri, dan Kementerian Pertahanan bisa pindah ke IKN pada tahun 2024. Karenanya, MPR akan menjaga keberlanjutan dan kesinambungan berbagai aganda tersebut.

“Dari masterplan Bappenas, pembangunan IKN membutuhkan waktu 15 hingga 20 tahun. Banyak pihak mengkhawatirkan, pembangunan IKNrawan terhenti di tengah jalan, jika hanya mengandalkan undang-undang, termasuk kalangan duta besar, diplomat, dan investor,” jelas wakil ketua umum Partai Golkar ini.

Disclaimer: Artikel ini merupakan kerja sama Warta Ekonomi dengan Rakyat Merdeka. Hal yang terkait dengan tulisan, foto, grafis, video, dan keseluruhan isi artikel menjadi tanggung jawab Rakyat Merdeka.

Editor: Fajria Anindya Utami

Bagikan Artikel:

Video Pilihan