Dampak Kedaulatan Siber Berlebihan? CIPS: Bisa Mengancam Peluang Ekonomi Indonesia

"Menjaga data pengguna tidak dapat dilakukan hanya dengan lokalisasi data. Keamanan siber perlu diperkuat dan penyediaan iklim usaha yang mendukung inovasi teknologi dan keamanan siber di dalam negeri harus diprioritaskan," tegasnya.

Untuk itu Thomas menyebutkan klasifikasi data yang jelas, yang sayangnya sering luput di negara-negara yang mengejar kedaulatan siber, juga penting untuk menerapkan perlakuan khusus untuk setiap kategori data.

Ia menyebutkan jenis data pribadi bervariasi, mulai dari nama dan nomor identifikasi hingga catatan kesehatan dan informasi keuangan dan risiko keamanan dari pengumpulan dan pemrosesan data, dan penggunaannya harus diatur tergantung pada seberapa sensitif informasi tersebut.

"Dengan demikian, memerlukan pelokalan data untuk semua jenis data mungkin bukan kebijakan yang bijaksana. Sayangnya, di Indonesia, diskusi RUU PDP yang berlarut-larut menandakan bahwa klasifikasi data yang jelas, pengumpulan dan pemrosesan data yang akuntabel yang juga mendukung kemudahan arus data lintas batas belum akan tersedia dalam waktu dekat,” tandasnya.

Ia mengutarakan data perlu digunakan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, termasuk melalui inovasi di bidang jasa dan layanan digital. Apabila pembatasan pada arus data lintas batas tidak mendukung tujuan ini, maka kita perlu mengevaluasi kebijakan tersebut.

"Data merupakan sumber daya yang dapat diproses untuk memahami perilaku dan preferensi pengguna. Namun penyalahgunaannya juga dapat berujung pada manipulasi perilaku dan sikap yang merugikan pengguna maupun negara. Untuk itu dibutuhkan upaya terstruktur untuk memaksimalkan penggunaan sekaligus perlindungannya."

Kontrol berlebihan atas data, lanjutnya, dapat berdampak negatif terhadap persaingan, investasi, dan pada akhirnya pertumbuhan, apalagi jika tidak dibarengi dengan mekanisme perlindungan data yang memadai.