Petani memanen padinya dengan latar belakang Gunung Semeru di Desa Sumber Mujur, Candipuro, Lumajang, Jawa Timur, Sabtu (11/12/2021). Petani mengaku tetap memanen padi karena menjadi sumber pendapatannya meski takut dengan kondisi Gunung Semeru yang masih fluktuatif dengan status Waspada. | Kredit Foto: Antara/Budi Candra Setya
Kementerian Pertanian (Kementan) terus mendorong pemerintah daerah untuk melakukan peningkatan produksi sehingga terbangun lumbung pangan di masing-masing daerah.
Tak hanya itu, penanganan hilirisasi pun harus diwujudkan untuk menciptakan nilai tambah komoditas pertanian sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan berkontribusi pada perekonomian.
Direktur Jenderal Tanaman Pangan, Suwandi mengungkapkan salah satu daerah yang didorong menjadi lumbung padi adalah Kabupaten Luwu Utara di Sulawesi Selatan
Menurutnya daerah tersebut jika dilihat dari sisi produksi padi dikurangi konsumsi masih surplus, sehingga bisa disebut daerah sentra beras, disamping padi juga ada jagung sekitar 20 ribu hektar.
"Sebagai gambaran kebijakan, pertanian kedepan harus sudah terintegrasi mulai dari aspek hulu hingga hilir. Semua disiapkan offtakernya, agar disetiap kawasan sudah jelas siapa yang akan membeli, siapa yang akan menjembatani untuk akses KUR, dan agar aspek hilir lebih diperhatikan,"Kata Suwandi.
Sementara itu Bupati Luwu Utara, Indah Putri Indriani optimis dapat mensukseskan program Kementrian Pertanian. Ia menjelaskan bahwa hal ini didukung dengan potensi pertanian Luwu Utara yakni memiliki luas pertanaman padi yang terus meningkat, yakni pada tahun 2021 dengan luas lahan sawah seluas 28.993 hektar produktivitas 5,75 ton/ha, sehingga Luwu Utara surplus beras 87.373 ton.
“Kemudian adanya dukungan kebijakan pengembangan tanaman pangan diakomodir melalui RPJMD tahun 2021-2026, RTRW tentang Kawasan Peruntukan Pertanian Tanaman Pangan telah terakomodir dalam Revisi RTRW. Penggunaan Varietas Lokal, ada sekitar 8 varietas padi lokal yang telah terdaftar,”Ucapnya.
Disamping itu, lanjut Indah, pihaknya juga sudah mempunyai dokumen Kawasan Agropolitan Sukamaju yang terintegrasi dari sarana produksi, pengolahan dan pemasaran yang disusun bekerjasama dengan Kementrian ATR/BPN.
"Juga yang paling penting adalah Perda perlindungan untuk Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B),"pungkasnya.
Mau Berita Terbaru Lainnya dari Warta Ekonomi? Yuk Follow Kami di Google News dengan Klik Simbol Bintang.
Penulis: Boyke P. Siregar
Editor: Boyke P. Siregar
Tag Terkait:
