Puji Arahan Prabowo, Pengusaha Dorong Polisi hingga Tentara Lindungi Sawit sebagai Aset Negara

Ketua Umum Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (GAPKI), Eddy Martono, mengatakan jika pihaknya mengapresiasi pernyataan yang dilontarkan oleh Presiden Prabowo Subianto beberapa waktu lalu. Saat itu Prabowo menegaskan sawit adalah aset negara sehingga harus dilindungi dan dijaga oleh semua pihak yang terkait.

Dia menilai jika Prabowo dianggap sangat memahami sawit sebagai komoditas strategis yang bermanfaat untuk memenuhi kebutuhan pangan dan energi nasional.

Baca Juga: Uni Eropa Tunda EUDR: Kesempatan untuk Optimalkan Industri Sawit

"Presiden memiliki kebijakan bagus untuk menjadikan sawit sebagai komoditas strategis yang harus dijaga oleh semua komponen bangsa. Lantaran, program kemandirian energi melalui B40 ataupun B50 membutuhkan sawit sebagai bahan bakunya," ujar dia dalam keterangannya di Jakarta, Minggu, (5/1/2024).

Tak hanya itu, GAPKI juga berharap jika kepala daerah maupun aparat TNI – Polri mau mendukung arahan Prabowo tersebut dan menjaga sawit sebagai aset negara yang berperan penting dalam ekonomi Indonesia.

Dengan arahan dari Presiden tersebut, imbuh Eddy, dia berharap jika masalah pencurian maupun penjarahan sawit di beberapa daerah bisa segera teratasi dan dihentikan. Hal ini juga agar tidak menimbulkan rasa was-was di kalangan petani serta ada kepastian hukum dan kenyamananan berusaha.

Pihaknya juga mengaku jika saat ini selalu berkoordinasi dengan aparat penegak hukum untuk mencegah serta mengatasi aksi kriminalitas di perkebunan sawit. Misalnya penjarahan dan pencurian.

"Aksi kriminalitas di perkebunan sawit saat ini sudah jauh berkurang, tidak separah beberapa bulan lalu," kata Eddy.

Eddy berharap agar RUU Komoditas Strategis segera disahkan, mengingat arahan dari Presiden Prabowo tadi, serta untuk mendukung keberlanjutan dari sawit serta kenyamanan berusaha bagi semua pihak. Menurut Eddy, UU Komoditas Strategis itu nantinya bisa menjamin pihak-pihak terkait di industri sawit.

"Jadi dengan UU Komoditas Strategis ini bisa mendukung perlindungan industri sawit sebagai aset negara," ucap Eddy.

Untuk diketahui, Presiden Prabowo sebelumnya menyebut bahwa kebun kelapa sawit merupakan aset negara yang berharga. Dia mengklaim jika banyak negara yang membutuhkan kelapa sawit dari Indonesia karena nilainya yang strategis.

Maka dari itu, Prabowo pun meminta kepada pihak yang terlibat, seperti kepala daerah, tentara, pengusaha, hingga polisi untuk ikut menjaga sawit Indonesia.

"Jadi, para bupati, gubernur, pejabat tentara, polisi, jagalah kebun-kebun kelapa sawit kita di mana-mana. Itu aset negara,” kata Prabowo saat memberikan pengarahan dalam acara Musyawarah Perencanaan Pembangunan Nasional di Gedung Bappenas Jakarta Pusat, Senin (30/12/2024) lalu.

Senada, Firman Subagyo selaku Anggota DPR RI pun mengamini bahwa sawit merupakan aset bangsa Indonesia yang harus dijaga. Oleh sebab itu, pihaknya berkomitmen untuk terus melindungi petani sawit melalui penyusunan regulasi khusus.

“Saya sebagai wakil rakyat tetap berkomitmen mengusulkan terwujudnya UU Komoditas strategis di mana ada sawit di dalamnya,” kata Firman.

Adapun salah satu hal konkret yang bisa dilakukan yakni DPR mendorong pengesahan Undang-Undang Perlindungan Komoditas Strategis termasuk di dalamnya yakni kelapa sawit.

Dirinya menyebut bahwa di negara manapun seperti Amerika, ada empat komoditas berbeda yang dilindungi oleh undang-undang di antaranya gandung, jagung, kedelai dan kapas. Keempat komoditas tersebut dilindungi karena ada potensi penerimaan negara.

Contoh lainnya adalah Turki yang menerapkan undang-undang perlindungan pertembakauan, dan di Malaysia yang punya UU Perkelapasawitan.

Baca Juga: WALHI Kritik Pernyataan Prabowo: Ekstensifikasi Sawit dan Deforestasi Tak Berdasar Fakta

"Dengan luas lahan yang cukup besar yang dikelola oleh petani kecil mau tidak mau undang-undang perlindungan komoditas strategis ini harus diundang-undangkan," pungkasnya.