Ketua DPR RI Puan Maharani menunjukan ketidaksukaannya terhadap salah satu gubernur di Sulawesi yang tidak menyambutnya dengan baik.
Pengamat komunikasi dan politik Jamiluddin Ritonga menilai ketidaksukaan Puan itu sangat disayangkan.
"Sebagai Ketua DPR, tentu aneh bila Puan masih berharap disambut gubernur," ujar Jamiluddin, Jumat (11/2).
Menurutnya, gubernur sebagai eksekutif di daerah tidak punya kewajiban untuk menyambut ketua DPR yang berkunjung ke wilayahnya.
"Jadi, Puan tampaknya tidak bisa membedakan seseorang itu sebagi gubernur dan kader partainya," lanjutnya.
Akademisi dari Universitas Esa Unggul mengatakan di era demokrasi ini, persoalan sambut menyambut seharusnya sudah diminimalkan. Pasalnya, pemimpin bukan untuk dihormati tetapi bekerja untuk kepentingan rakyatnya.
"Pemimpin yang gila hormat sudah tak layak di negara demokrasi," tegasnya. Pemimpin seperti itu menurutnya hanya terlihat hebat di seremonial tapi minim prestasi kerjanya.
"Lagi pula, pemimpin yang suka disambut umumnya di negara otoroter, di situ pemimpin bangga dielu-elukan," ucapnya. Terlebih, Puan digadang-gadang akan mengikuti kontestasi Pilpres 2024.
"Sayangnya, kalau Puan gila hormat tampaknya tak cocok menjadi pemimpin di era demokrasi," pungkasnya.
Mau Berita Terbaru Lainnya dari Warta Ekonomi? Yuk Follow Kami di Google News dengan Klik Simbol Bintang.
Editor: Ferry Hidayat
Tag Terkait: