Menu
News
EkBis
New Economy
Kabar Finansial
Sport & Lifestyle
Kabar Sawit
Video
Indeks
About Us
Social Media

Ngabalin Lagi Marah Ngomong Data Sampah, Ada yang Nyeletuk: Bengeb Kenapa Bang Muka? Sehat kan?

Ngabalin Lagi Marah Ngomong Data Sampah, Ada yang Nyeletuk: Bengeb Kenapa Bang Muka? Sehat kan? Kredit Foto: Twitter/Ali Mocthar Ngabalin
Warta Ekonomi, Jakarta -

Tenaga Ahli Utama Kantor Staf Presiden (KSP) Ali Mochtar Ngabalin mengecam sepuluh catatan dari Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI) terkait persamaan Orde Baru-nya Soeharto dan Rezim Joko Widodo.

Ngabalin geram karena YLBHI menguraikan data-data yang menyudutkan rezim Jokowi tanpa fakta dan hanya menyandingkan fitnah dan kebencian.

"Fitnah itu lbh Kejam dari pembunuhan, jgn krn kebencianmu kamu berlaku dzalim apa lagi pd kepala negara. Kenapa fitnah krn 10 catatanmu YLBHI adalah data2 SAMPAH, sebaiknya Kalian jadi PARPOL saja biar jelas permainan. Kau tahukan justru kalau zaman ORBA kalian sdh selesai," kata Ngabalin di akun twitternya.

Menanggapi hal itu, salah satu netizen malah nyeletuk dan tak fokus pada uraian Ngabalin.

"kok bengeb gt napa bang muka?sehat kan?," kata @kerandamayat.

Sebelumnya, Akun YLBHI dan Fraksi Rakyat Indonesia sama-sama memberikan keterangan pemerintahan Jokowi serupa dengan Orde Baru atau Orba.

Berikut 10 poin kesamaan pemerintahan Jokowi dan Orba versi Fraksi Rakyat Indonesia:

  1. Mengutamakan pembangunan fisik dan serba "dari atas" ke "bawah" untuk kejar target politik minus demokrasi.
  2. Pembangunan bernuansa koruptif dan nepotis
  3. Tidak ada perencanaan resiko untuk masyarakat yang terdampak pembangunan sehingga menciptakan kemiskinan (pemiskinan) struktural
  4. Pembangunan tidak berizin atau dengan izin yang bermasalah
  5. Legal (UU dan Kebijakan) namun tanpa legitimasi suara rakyat.
  6. Melayani kehendak kekuasaan dan elite oligarki dengan cara perampasan & perusakan lingkungan.
  7. Menstigma rakyat yang melawan perampasan hak dengan melawan pembangunan, komunis, radikal, anarko
  8. Menangkap, mengkriminalisasi bahkan tak segan menembaki rakyat yang mempertahankan hak hingga terbunuh
  9. Pendamping & warga yang bersolidaritas dihalangi bahkan ditangkap
  10. Mengontrol narasi, informasi termasuk membelokkan fakta

Mau Berita Terbaru Lainnya dari Warta Ekonomi? Yuk Follow Kami di Google News dengan Klik Simbol Bintang.

Editor: Ferry Hidayat

Bagikan Artikel: