Pertemuan G20 Singgung Kebijakan The Fed

Warta Ekonomi, Jakarta -

Presidensi Indonesia dalam G20 telah selesai menyelenggarakan pertemuan pertama Finance Minister and Central Governor (FMCBG) pada 17-18 Februari 2022. 

Dalam agenda finance track yang berlangsung dalam dua hari tersebut salah satunya membahas seputar rencana normalisasi kebijakan bank sentral Amerika Serikat (AS) The Federal Reserve (The Fed) melalui kenaikan suku bunga Fed Funds Rate.

Baca Juga: Tak Perlu Khawatir dengan The Fed, Ekonom Bilang Kini Situasi Indonesia Sudah Berbeda

Gubernur Bank Indonesia (BI) Perry Warjiyo mengatakan, pembahasan itu dilaksanakan dalam sesi soal International Financial Architecture.

"Dalam sesi ini dibahas berbagai isu yang berkaitan dengan sektor keuangan global, bagaimana kita merencakan dan mengantisipasi normalisasi kebijakan di negara-negara maju. Khususnya dalam normalisasi di kebijakan moneter," ujar Perry dalam konfrensi pers virtual, Jumat (18/2/2022).

Perry mengatakan, exit policy atau normalisasi kebijakan moneter yang dilakukan The Fed tidak membuat pemulihan ekonomi global terhenti meski dihadapi dengan banyak tantangan.

"Juga ada risiko dengan kaitan mata rantai suplai global, lalu ada masalah energi dan tensi geopolitik," ujarnya.

Dalam sesi tersebut juga dibahas mengenai  normalisasi kebijakan moneter dari negara maju agar dapat melakukan kebijakan secara baik, dan bagaimana emerging market country juga bisa mengatasinya dengan baik.

"Negara-negara G20 sepakat perlunya kebijakan normalisasi dikalibrasi secara baik, juga direncanakan secara baik, dan juga dikomunikasikan dengan baik," ungkapnya.

Hal tersebut dirasa sangat penting agar  normalisasi kebijakan negara maju berdampak minimal pada kondisi pasar keuangan global, dan mengantisipasi dampak rembetan (spill over) ke negara berkembang.

Menurut Perry, itu sangat penting agar pemulihan ekonomi global bisa kembali ke tren pertumbuhan jangka panjang. Termasuk mengobati dampak luka memar akibat pandemi Covid-19.

"Negara maju yang melakukan normalisasi kebijakan, G20 berkomitmen menerapkan secara well calibrated, well planned, well communicated. Tentu saja dengan kondisi negara-negara berkembang," ungkapnya. 

Perry melanjutkan, dengan begitu negara emerging dan negara berkembang dapat menerapkan suatu kebijakan makro ekonomi dan sistem keuangan yang sehat, termasuk dalam melakukan kebijakan moneter.

Sehingga, tidak hanya bisa mendukung pemulihan ekonomi domestik secara baik, tapi juga bisa mengatasi spillover dari dampak keuangan global. Selain itu dari negara-negara emerging juga dibahas perlunya suatu kebijakan untuk pengelolaan lalulintas pengelolaan keuangan, capital flow management. 

"Ini penting karena pasar keuangan global masih dapat mendukung aliran modal asing masuk ke negara-negara berkembang yang memang diperlukan untuk pemulihan ekonomi," tegasnya.