G20 Sepakat Pemulihan Ekonomi Global Masih Berlanjut, Tapi...

Kegiatan tingkat Menteri Keuangan dan Gubernur Bank Sentral Negara G20 pada hari ini, Jumat (18/2/2022), telah selesai diselenggarakan. Dalam pertemuan ini, Menteri Keuangan dan Gubernur Bank Sentral Negara G20 telah mengadopsi komunike, yang merupakan pernyataan bersama para anggota forum G20 yang berisikan komitmen bersama.

Pernyataan-pernyataan bersama yang disampaikan kepada publik dan terdiri dari isu-isu global terkini yang menjadi perhatian bersama dan merupakan hasil konsensus anggota forum G20, antara lain pemulihan ekonomi global masih berlanjut, tetapi dengan laju yang berbeda antar negara, dan momentum yang melemah akibat merebaknya kembali varian baru virus COVID-19.

"Perbedaan kapasitas dalam mengatasi pandemi Covid-19, termasuk salah satunya melalui penyediaan vaksin di berbagai negara, merupakan faktor utama yang menyebabkan pemulihan yang tidak merata. Faktor-faktor ini tentu akan membentuk lanskap ekonomi global ke depan," ujar Kepala Departemen Komunikasi BI dalam pernyataan resminya di Jakarta, Jumat (18/2/2022). Baca Juga: Pertemuan G20 Singgung Kebijakan The Fed

Setelah terkontraksi 3,3 persen pada tahun 2020, IMF memproyeksikan bahwa ekonomi global akan tumbuh 5,9 persen pada tahun 2021 dan kembali mengalami kontraksi ke 4,4 persen pada tahun 2022.

"Faktor lain yang berkontribusi terhadap kontraksi tersebut diantaranya meningkatnya harga pangan dan energi, potensi kenaikan suku bunga, gangguan rantai pasokan, bencana akibat perubahan iklim, dan meningkatnya ketegangan geopolitik," terang Erwin.

Untuk dapat terus mendorong pertumbuhan ekonomi dalam jangka panjang, maka penanganan pandemi menjadi prasyarat utama. Hal ini menjadi hambatan besar di negara miskin dan berkembang yang memiliki keterbatasan kapasitas pendanaan untuk menangani pandemi.

Oleh karena itu, para Menteri Keuangan dan Gubernur Bank Sentral anggota G20 berkomitmen untuk memastikan akses ke vaksin yang aman, tepat waktu, adil dan terjangkau, terutama bagi negara berpenghasilan rendah dan menengah, meningkatkan dialog dan kerja sama global tentang isu-isu yang berkaitan dengan pencegahan, kesiapsiagaan dan respons pandemi (PPR), serta berkontribusi terhadap penguatan arsitektur kesehatan global.

Selain itu, terbentuknya gugus tugas gabungan (joint finance health task force) yang terdiri dari unsur Kementerian Keuangan dan Kementerian Kesehatan negara anggota G20 bersama WHO dan Word Bank, diharapkan dapat melakukan identifikasi lebih lanjut dan mengkooordinasikan tindakan kolektif, utamanya dalam rangka memobilisasi pembiayaan global untuk PPR.

Sejak terjadinya pandemi, G20 telah memberikan dukungan bagi negara miskin melalui pemberian penundaan pembayaran utang luar negeri, dan juga restrukturisasi utang luar negeri oleh negara G20 kepada negara miskin dan berkembang untuk meningkatkan kapasitas, dalam penanganan pandemi sekaligus meningkatkan kapasitas pengelolaan utang sehingga dapat mendukung pemulihan ekonomi dalam jangka panjang. Dalam rangka mendukung inisiatif tersebut, lembaga keuangan internasional memfasilitasi melalui penyediaan dana perwalian (trust fund) guna membantu negara miskin dan berkembang.

"Forum akan terus mengupayakan capaian yang konkrit dan transparan dari legacy Presidensi Indonesia dalam hal mendorong penyelesaian utang-utang negara miskin dan berkembang melalui adopsi kerangka kerja bersama (Common Framework)," tutur Erwin.