Waketum Majelis Ulama Indonesia (MUI), Anwar Abbas, mempertanyakan kasus terorisme yang sudah lama tidak dilimpahkan ke pengadilan.
Anwar mengatakan, kepercayaan publik terhadap BNPT dan Densus 88 Antiteror menurun drastis akibat adanya peristiwa penangkapan anggota ormas tertentu tanpa adanya kejelasan hukum di pengadilan.
Baca Juga: BNPT Bikin Gaduh Lagih, MUI Langsung Kasih Tanggapan: Ada Logika Hukum yang Tak Masuk Akal Bagi...
Menurutnya, yang dibuat malu oleh kasus tersebut bukanlah BNPT maupun Densus 88, melainkan Presiden Jokowi. "Akhirnya kan trust terhadap Densus 88 menurun ya. Sebenarnya yang dapat nama jelek dari peristiwa ini bukan Densus 88, maaf ya (tapi) Jokowi," ujar Anwar Abbas di Jakarta, Senin (21/2).
Dia menambahkan, kasus penangkapan terorisme yang menyasar organisasi Islam tertentu akan berdampak pada citra Pemerintahan Jokowi di mata masyarakat. "Berdampak enggak kira-kira ke Pemerintahan Jokowi? Siapa yang disumpahi? Bukan BNPT, tapi Jokowi," jelasnya.
Yang lebih mengkawatirkan, lanjut dia, dampak ini tidak diketahui oleh Presiden Jokowi.
"Pertanyaan saya, Jokowi tahu enggak ini (dampak lambatnya penanganan terorisme)? Jokowi enggak tahu, tapi yang kena getahnya Jokowi. Ini salah siapa? Anak buah Jokowi," katanya.
Anwar pun meminta seluruh pembantu Presiden Jokowi dapat membangun kepercayaan publik dengan menegakkan hukum seadil-adilnya.
"Bagaimana cara kita ingin maju? Ya pemerintahan kita kuat. Bagaimana caranya agar pemerintahan kuat? Ya dia mendapatkan trust dari masyarakat melalui keadilan," pungkas Anwar Abbas.
Mau Berita Terbaru Lainnya dari Warta Ekonomi? Yuk Follow Kami di Google News dengan Klik Simbol Bintang.
Editor: Puri Mei Setyaningrum