Gaduh Usul Penambahan Masa Jabatan Presiden, Anwar Abbas: Jangan Jerumuskan Jokowi!

Wakil Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI) Anwar Abbas meminta para tokoh politik tidak menjerumuskan Presiden Joko Widodo ke jurang kehancuran melalui gagasan perpanjangan masa kepemimpinan.

Presiden Jokowi bisa saja mengulangi kesalahan yang sama seperti Presiden Kedua RI Soeharto.

Baca Juga: Gaduh Parpol Usul Tunda Pemilu dan Penambahan Masa Jabatan Presiden, Pengamat: Pikirkan Nasib Bangsa

"Kami merasa perlu mengingatkan dan mengimbau masyarakat luas agar ingat sejarah karena sejarah itu punya hukum besi, dia akan berulang kalau situasi dan kondisi serupa juga terulang," kata Anwar dalam siaran pers, Senin (28/2).

"Apalagi saat ini masyarakat juga sudah mencium bau busuk tentang praktik KKN yang luar biasa."

Pada zama Orde Baru, kata Anwar, para tokoh politik datang membujuk Soeharto agar tetap mau maju dalam Sidang Umum MPR berikutnya.

Mereka mengeklaim rakyat masih membutuhkan Soeharto.

"Pak Harto waktu itu sudah benar-benar ingin mundur dan sudah ingin beristirahat, tetapi karena rayuan maut serta mulut manis dari mereka-mereka tersebut, akhirnya Pak Harto menyatakan diri bersedia untuk maju lagi," kata Anwar.

Anwar juga menyoroti pernyataan Menko Polhukam Mahfud MD yang menyebut praktik korupsi saat ini lebih dahsyat dibanding zaman Orde Baru.

Pasalnya, di zaman Orde Baru boleh dikatakan korupsi itu hanya ada di lembaga eksekutif, tetapi hari ini sudah menjalar ke lembaga legislatif dan yudikatif.

"Saya rasa Mahfud MD hanya menyampaikan apa yang ada dan apa adanya. Semua rakyat juga sudah tahu hal demikian," kata dia.

Baca Juga: Sejumlah Elite Politik Usul Tunda Pemilu 2024, Surya Paloh: Nasdem Belum Tertarik

Oleh karena itu, Buya Anwar meminta kepada para politisi yang masih punya moral dan hati nurani untuk tidak menjerumuskan Pak Jokowi kepada hal-hal yang tidak diinginkan.

"Biarkanlah beliau mengakhiri masa jabatannya dengan husnulkhatimah karena memang sudah habis waktu bagi beliau untuk memimpin negeri ini sesuai dengan ketentuan konstitusi yang ada, yaitu dua periode," jelas dia.

Ketua PP Muhammadiyah itu juga menilai seandainya dukungan kepada Jokowi masih sangat besar, itu harus disyukuri.

Namun, konteksnya sebagai pemimpin yang menghabiskan jabatannya dengan terhormat dan disambut dengan derai air mata oleh rakyatnya.

"Untuk itu hal ini hendaknya benar-benar menjadi perhatian bersama," jelas dia.

Sejumlah tokoh politik akhir-akhir ini banyak mendukung gagasan perpanjangan masa kepemimpinan Presiden Jokowi.

Di antaranya Menteri Investasi Bahlil Lahadalia, Ketum PKB Muhaimin Iskandar, dan terbaru Ketum Golkar sekaligus Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto.