Ada Usulan Penundaan Pemilu 2024, Disebut Pemilu Bisa Ditunda Saat...

Warta Ekonomi -

Research Advisor Centre for Innovation Policy and Governance Yanuar Nugroho meminta kepada politikus agar tidak mencari-cari alasan untuk menunda pelaksanaan Pemilihan Umum (Pemilu) 2024.

Sebab, menurutnya, itu hanya akan merusak demokrasi dan mencederai seluruh alasan reformasi.

Baca Juga: Gaduh Isu Tunda Pemilu dan Tambah Masa Jabatan Presiden, Pakar Hukum: Pembangkangan Konstitusi!

"Pemilu hanya bisa ditunda dalam situasi darurat," tegas Yanuar dikutip dari akun Twitter-nya @yanuarnugroho, Senin (28/2/2022).

Yanuar pun meyakini lebih dari 270 juta orang Indonesia, pasti ada yang bisa memimpin dengan baik.

"Malah lebih baik. Enggak gampang, tapi harus dicari," terangnya.

"Iya, sebagian dari kita khawatir belum ada pengganti Pak @jokowi yang sebaik beliau. Tapi apakah kita tidak lebih khawatir kalau kita tidak bisa menemukan pemimpin masa depan yang sama baiknya, atau malah lebih baik?" sambung Deputi II Kepala Staf Kepresidenan (KSP) itu.

Selain itu, Yanuar menyarankan kepada partai politik (parpol) maupun ormas untuk memperbaiki kinerja, menyiapkan diri. Ajukan kandidat-kandidat yang bermutu agar rakyat punya pilihan yang baik.

"Kalau tak bisa, artinya selama ini parpol dan ormas gagal melakukan pembibitan calon-calon pemimpin di negeri ini," ujarnya.

Yanuar berpandangan, mungkin ini justru saatnya mesti sadar, perlu pemerintahan yang memang mumpuni baik secara politis maupun teknokratis.

"Agar tak ada alasan menunda pemilu karena 'banyak pekerjaan mesti diselesaikan'. Kabinet yang akan datang mesti kuat secara politis dan teknokratis," pungkasnya.

Sebagai informasi, pengusulan Pemilu 2024 ditunda hingga satu atau dua tahun disampaikan Wakil Ketua DPR RI Abdul Muhaimin Iskandar. Dia mengklaim, usulan tersebut disampaikan usai mendengar berbagai masukan dari pelaku UMKM, pengusaha dan analis ekonomi.

Baca Juga: Sodorkan 9 Nama Capres 2024, PSI Sedang Gusar karena...

Muhaimin mengatakan, latar belakang usulan itu adalah pemulihan ekonomi. Penundaan Pemilu akan menjadi momentum perbaikan ekonomi untuk mengganti stagnasi selama dua tahun masa pandemi Covid-19.

"Ya setahun lah maksimal dua tahun,” ujar Muhaimin di Kompleks Parlemen, Jakarta, Rabu (23/2/2022).