Spread Effect IKN bagi Intelligent City Tanah Air

Warta Ekonomi, Jakarta -

Dalam sejarah, Indonesia memang telah beberapa kali melakukan perpindahan ibu kota semasa awal kemerdekaan. Daerah yang sempat dijadikan ibu kota pada masa itu adalah Yogyakarta, Bukittinggi (Sumatera Barat), dan terakhir Jakarta.

Motif perpindahan ini lebih didorong oleh situasi politik dan keamanan pada waktu itu. Perpindahan Ibu Kota juga telah diwacanakan pada pemerintahan Soekarno dan Soeharto. Presiden Soekarno merencanakan perpindahan Ibu Kota ke Palangkaraya-Kalimantan Tengah, sementara Presiden Soeharto menginginkan di Jonggol-Jawa Barat.

Kini, setelah lebih dari 60 tahun ibu kota di DKI Jakarta mengharuskan kita untuk melakukan perpindahan kembali. Jika dulu dilakukan dengan motif politik, namun kali ini dilakukan dengan banyak pertimbangan dengan harapan terjadi peningkatan perkembangan masyarakat secara keseluruhan baik pada bidang politik, sosial, sumber daya manusia, serta ekonomi.

Dengan berbagai pertimbangan yang matang, Penajam Paser Utara dan Kutai Kartanegara (Kalimantan Timur) dipilih sebagai Ibu Kota baru menggantikan DKI Jakarta pada tahun 2024. Kepastian perpindahan ibu kota dari DKI Jakarta ke Kutai Kartanegara tertuang dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara. Selanjutnya, pengaturan IKN mengacu pada UU tersebut, termasuk menegaskan status IKN serta mengatur tentang pemimpin IKN.

Setidaknya terdapat dua pertimbangan utama mengapa Kutai kartanegara dipilih sebagai Ibu Kota baru, yaitu alasan geografis dan pemerataan pembangunan. Menurut Kepala BIN, Jend. Pol (P) Prof. Budi Gunawan, SH, M.Si, secara geografis Kalimantan Timur berada di tengah Indonesia bagian barat dan timur dan berada di jalur khatulistiwa.

Disamping itu, Kalimantan Timur juga memiliki wilayah yang luas untuk dikembangkan menjadi Ibu Kota modern dan profesional. Selain itu, Kalimantan Timur juga tidak berada di lempengan gempa sehingga jarang terjadi bencana.

“Posisi Kalimantan Timur juga diharapkan memperkuat kedudukan Indonesia sebagai negara maritim. Dengan begitu dapat mendukung perkembangan ekonomi berkualitas dan berkelanjutan” ujarnya.

Alasan lainnya adalah, seperti yang dikemukakan oleh Presiden RI Joko Widodo bahwa penduduk Indonesia terkonsentrasi di Pulau Jawa. Pulau Jawa ditempati oleh 56 persen penduduk Indonesia, atau sebanyak 156 juta penduduk mendiami wilayah Pulau Jawa.

Kondisi ini selain manjadi beban bagi Pulau Jawa khususnya DKI Jakarta dan Jabodetabek, juga pembangunan dan roda perekonomian akan terkonsentrasi di Pulau Jawa. Akibatnya penduduk di luar Pulau Jawa akan lambat tersentuh pembangunan. “Hal ini akan memperparah tingkat kesenjangan pembangunan antar penduduk dan antar wilayah” ujar Jokowi.

Dengan demikian, IKN merupakan upaya membangun di Kalimantan  agar berdampak peningkatan kesejahteraan Kalimantan adalah persepsi yang keliru. Karena sejatinya adalah IKN membangun Kalimantan agar terjadi kesimbangan spasial geopolitik Indonesia.