Ramai Usulan Tunda Pemilu, Hasto PDIP: Jokowi Sendiri Mengatakan Bahwa Usulan Itu...

Sikap PDI Perjuangan (PDIP) dalam menjalankan perintah Konstitusi diklaim tetap kokoh dan tidak dipengaruhi survei. Selain itu, melihat Konstitusi tidak hanya teksnya, namun konteks dan suasana kebatinannya. 

Demikian disampaikan Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto saat menanggapi hasil survei Lembaga Survei Indonesia (LSI) di Jakarta, Kamis, 3 Maret 2022.

Baca Juga: Demokrat Wanti-Wanti Jokowi Jangan Jadi Malin Kundang Reformasi

Menurut Hasto, hasil survei yang dirilis LSI semakin memperkuat sikap politik PDIP. Meskipun ada atau tidak ada survei, sikap PDIP sama, setia pada jalan Konstitusi. Karena hal itu fundamen penting dalam menjalankan demokrasi dan tata pemerintahan negara.

"Ada atau tidak survei sikap Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri dan PDI Perjuangan tetap sama berkaitan dengan penyelenggaraan negara. PDI Perjuangan kokoh dalam jalan konstitusi karena ketaatan pada konstitusi sangat penting," kata Hasto. 

Pria asal Yogyakarta ini pun menyoroti aspek legalitas kekuasaan melalui Pemilu dimana rakyat berdaulat. Sehingga periodisasi lima tahunan jadi kultur demokrasi. 

Ditambahkannya, dalam praktek penyelenggaran negara maka seluruh pimpinan negara pada hakikatnya dalam menyelenggarakan kekuasaannya harus memperhatikan kehendak rakyat.

Hasto pun mengingatkan keberlangsungan pemerintahan tidak ditentukan orang per orang tapi ditentukan dari aspek continuity dan sustainability yang diangkat dari aspek policy. 

Dalam melihat pentingnya keberlangsungan pemerintahan dalam mewujudkan harapan rakyat bisa ditinjau dari garis besar haluan negara (GBHN), misalnya bagaimana proyeksi menuju Indonesia 2045.

"Sehingga Negara tidak digerakkan oleh ambisi orang per orang tapi oleh suatu haluan yang menyerap apa kehendak rakyat. Dari survei LSI tadi sangat jelas dan tidak perlu diragukan. PDI Perjuangan kokoh dan tidak ada ruang untuk penundaan pemilu dengan alasan ekonomi, pandemi atau pembangunan IKN," kata Hasto.

Dengan demikian dari temuan LSI, Hasto menyarankan polemik ini tidak perlu diperpanjang. Menurut Hasto, ada orang di sekitar Presiden Jokowi yang tidak memahami kehendak presiden. Sikap yang disampaikan PDIP, kata dia, senafas dengan yang disampaikan Jokowi.

"Karena Presiden Jokowi sendiri sudah menyampaikan wacana itu  dengan sikap sangat tegas. Presiden Jokowi sendiri mengatakan bahwa usulan itu menampar muka saya, menjerumuskan saya, dan mungkin cari muka," ujarnya.

Hasto menegaskan PDIP lebih mengedepankan agenda kerakyatan dan kebangsaan dan menjadi skala prioritas. Meskipun dia memahami munculnya wacana ini merupakan dinamika politik. 

Baca Juga: Puaskah Warga Indonesia Pada Kinerja Presiden Jokowi?

Dalam rilis hasil survei LSI yang disampaikan Djayadi Hanan disebutkan isu perpanjangan ditolak mayoritas masyarakat Indonesia. Kalau makin disebarkan dan diketahui masyarakat maka tingkat penolakannnya cenderung makin tinggi. 

"Wacana ini sebaiknya diakhiri dan kembali ke jadwal pemilu yang sudah ditetapkan," kata Djayadi