Direktur Parameter Politik Indonesia Adi Prayitno menyayangkan sikap permisif Presiden Joko Widodo terhadap wacana penundaan Pemilihan Umum (Pemilu) 2024.
Adi mengatakan, padahal masyarakat menunggu sikap tegas Presiden Jokowi untuk menolak penundaan Pemilu 2024 seperti sebelumnya saat menjawab isu masa jabatan tiga periode.
Baca Juga: Rocky Gerung Menduga Ada Ketegangan Jenderal Andika dengan Presiden Jokowi, Katanya Gara-Gara Ini
"Publik berharap Presiden itu meng-copy paste omongannya bahwa yang mengusulkan penundaan Pemilu itu adalah mereka yang mencari muka, menampar muka dan menjerumuskan presiden," ujar Adi saat dihubungi AKURAT.CO, Senin (7/3/2022).
Adi menilai pernyataan Jokowi saat menjawab isu penundaan Pemilu normatif dan terkesan mengayun ke kanan dan kiri.
"Cenderung belum tegas gitu ya, satu sisi misalnya Presiden mengatakan tunduk dan patuh pada konstitusi, tapi konstitusi yang mana, kalau konstitusi saat ini jelas jabatan presiden itu cuma dua periode tidak boleh ditambah tidak boleh diperpanjang juga melalui penundaan pemilu ya kan," tuturnya.
"Atau taat dan patuh kepada konstitusi setelah diamandemen, kan orang gak pernah tahu itu juga bentuk ke taatan, tapi kalau ada amandemen misalnya untuk mengubah penundaan pemilu ya tentu itu adalah statement yang cukup bersayap," katanya menambahkan.
Berikut beberapa pernyataan Jokowi soal perpanjangan masa jabatan Presiden tiga periode:
Pada 2019, dengan lantang Jokowi mengatakan tidak setuju pada usul perpanjangan masa jabatan Presiden.
"Kalau ada yang usulkan itu, ada tiga (motif) menurut saya, ingin menampar muka saya, ingin cari muka, atau ingin menjerumuskan. Itu saja," kata Jokowi di Istana Merdeka, Jakarta, Senin (2/12/2019).
Pada 2021, Jokowi pun kembali bersuara keras. Ia menegaskan tidak berniat dan tak punya minat untuk menjabat selama tiga periode.
"Saya tegaskan, saya tidak ada niat. Tidak ada juga berminat menjadi presiden tiga periode," kata Jokowi melalui tayangan YouTube Sekretariat Presiden, Senin (15/3/2021).
Baca Juga: Prabowo Dinilai Pantas Gantikan Presiden Jokowi, Ini Alasannya
Terakhir yang terbaru, usul penundaan pemilu disuarakan oleh Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Muhaimin Iskandar. Ia mengaku mendengar masukan dari para pengusaha, pemilik usaha mikro kecil dan menengah (UMKM), hingga analis ekonomi sebelum menyampaikan usulan itu.
Jokowi menyatakan dirinya akan patuh pada konstitusi atau Undang-Undang Dasar 1945. Namun Jokowi juga menyampaikan wacana penundaan Pemilu tidak bisa dilarang. Sebab, hal itu bagian dari demokrasi.
"Kita bukan hanya taat dan tunduk, tetapi juga patuh pada konstitusi," kata Jokowi di Istana Bogor, Jawa Barat, Jumat (4/3/2022), dilansir dari Kompas.id edisi Sabtu (5/3/2022).
Mau Berita Terbaru Lainnya dari Warta Ekonomi? Yuk Follow Kami di Google News dengan Klik Simbol Bintang.
Editor: Adrial Akbar