Podcast BPSDM TV Kemendagri Bahas Peningkatan Kualitas SDM ASN di Era Revolusi Industri 4.0

Revolusi industri 4.0 adalah fase terkini yang harus dihadapi oleh semua pihak, tidak terkecuali bagi ASN di lingkungan pemerintahan baik di pusat maupun daerah. Para aparatur dipaksa untuk beradaptasi terhadap transformasi teknologi agar fungsi pelayanan publik bisa lebih efisien, tepat dan cepat.

Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Mabusia (BPSDM) Kemendagri Teguh Setyabudi mengatakan, saat ini ASN hidup di zaman yang terus mengalami perubahan terutama para ASN Milenial.

Baca Juga: Kemendag Akan Tindak Tegas Penimbun Minyak Goreng

Hal itu dapat dilihat bagaimana mereka berpikir dan berinteraksi dan sangat berbeda dengan ASN sebelumnya, karena ASN merupakan salah satu bagian dari era disrupsi digitalisasi. Oleh karena itu di Era Revolusi Industri 4.0 ASN sebagai tulang punggung birokrasi harus lincah, adaptif, responsif dan inovatif.

Hal ini dikatakan, Teguh dalam acara Podcast Bikin Bangga Indonesia yang diselenggarakan BPSDM TV Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) kemarin.

Teguh mengatakan, Aparatur Sipil Negara (ASN) bukan seorang yang dilayani, melainkan melayani masyarakat. Sehingga banyak hal yang harus dibenahi para abdi masyarakat tersebut agar menjadi Aparatur yang professional juga kompeten adalah kunci untuk Indonesia, daerah, organisasi dan birokrasi yang lebih maju,” katanya dalam keterangan tertulis, Rabu (9/3/2022).

Menurut Teguh, banyak tantangan yang harus dihadapi di disrupsi saat ini. Meski demikian, BPSDM Kemendagri tidak berdiam melainkan terus berbenah diri. Dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara.

Dia pun menjelaskan, ASN harus memiliki empat kompetensi yang dapat diperoleh dari kegiatan diklat, workshop, bimtek, seminar, sosialisasi, bahkan dialog seperti ini. Empat kompetensi tersebut, yaitu pertama kompetensi teknis yang berkaitan dengan bidang teknis jabatan yang dimiliki. Kedua kompetensi manajerial yang berkaitan dengan pengembangan kepemimpinan bagi pejabat pengawas, administrator, JPT pratama dan JPT madya. Ketiga kompetensi sosio kultural yang berkaitan dengan wawasan kebangsaan, hubungan sosial masyarakat, dan lain-lain. Keempat kompetensi pemerintahan yang berkaitan dengan kemampuan karakteristik ASN dalam pengelolaan bidang pemerintahan.