Wapres Tegas: Perlu Penegakan Hukum Tegas kepada Spekulan Demi Jaga Pasokan Beras

Sebelumnya, Direktur Utama Bulog Budi Waseso mengatakan, kesiapan Bulog dalam menghadapi bulan Ramadan dan Hari Raya Idulfitri. Dirinya pun melaporkan bahwa jajarannya telah memetakan wilayah-wilayah siap panen dan menyatakan komitmennya untuk mengedepankan kebutuhan pangan dalam negeri.

“Komitmen kami, utamanya beras, Pak, itu harus kita utamakan seperti Bapak sampaikan tadi produksi dalam negeri dan kita utamakan untuk kepentingan dalam negeri. Jadi kita tidak akan cepat-cepat terus memutuskan impor termasuk juga ekspor manakala kebutuhan dalam negeri belum terpenuhi,” lapor Budi.

Dalam hal ini, Budi Waseso pun menjamin bahwa masyarakat tidak perlu ragu dan khawatir akan ketersediaan dan pasokan beras.

“Pangan utama yang tidak bisa kita tunda dan kita tunggu adalah beras, Pak. Maka ini yang harus kita jamin bahwa kondisinya harus kuat dan dipastikan masyarakat tidak ragu untuk keberadaan atau ketersediaan beras itu di seluruh negara Indonesia,” tandas dia.

Tinjau Pasokan Beras Jelang Ramadan, Wapres Imbau Jaga Stabilitas Harga

Wapres KH Ma’ruf Amin mengatakan, pemerintah memiliki tugas dalam menjaga stabilitas harga bahan pokok. Pasalnya, jangan sampai harga tersebut naik sehingga memberatkan konsumen namun juga jangan terjadi harga yang terlalu murah.

“Saya kira memang tugas pemerintah itu menjaga stabilitas harga, jangan sampai harga itu naik sehingga memberatkan konsumen tapi juga jangan nanti terlalu murah, sebab itu juga akan merugikan produsen beras,” ujar Wapres.

Menurut Wapres, dengan adanya stabilitas harga hal tersebut merupakan upaya dalam menjaga kepentingan berbagai pihak. Seperti produsen, pedagang, dan masyarakat sebagai pihak-pihak yang saling terkait antara satu dan lainnya.

“Jadi, untuk harga itu kita memperhatikan kepentingan semua pihak, bukan hanya pedagang pasar, produsen, tapi juga masyarakat dan konsumen,” ujarnya.

Lebih jauh, Wapres berpesan agar para produsen dapat mendukung kebutuhan masyarakat dalam negeri terlebih dahulu sebelum memutuskan untuk melakukan ekspor. Hal tersebut sebagai upaya agar kebutuhan masyarakat dapat dipenuhi secara merata.

“Kemudian ketersediaan juga supaya para produsen atau pengusaha jangan melakukan ekspor sepanjang kebutuhan dalam negeri belum terpenuhi,” sambung Wapres.

Wapres menekankan akan memberikan penegakan hukum secara tegas apabila ada yang berlaku tidak adil, seperti bermain spekulan menyimpan kebutuhan masyarakat.

Untuk itu, pemerintah menjamin dengan melakukan pengawalan penuh terkait ketersediaan pasokan kebutuhan, baik dari sisi harga, komoditas, ketersediaan pasokan, hingga distribusinya.

“Ini akan kita tegakkan demi semuanya, baik pasokan komoditasnya, ketersediaan pasokannya, maupun kelancaran distribusinya, harganya juga. Ini semua bisa secara komprehensif kita siapkan,” tutur Wapres.