'Nyanyian' Luhut Soal Pemilu Buat Publik Garuk-garuk Kepala, Pengamat: Dia Tak Seharusnya Ikut...

Pernyataan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan atau LBP yang mengklaim 110 juta orang di media sosial mendukung penundaan Pemilu 2024 jadi sorotan. Luhut diminta buktikan klaimnya tersebut.

Pengamat Komunikasi Politik Universitas Esa Unggul, Jamiluddin Ritonga, mengkritik pernyataan Luhut mesti dibuktikan karena memunculkan polemik. Apalagi, merujuk hasil survei, sebagian besar responden menolak Pemilu 2024 ditunda.

"Klaim LBP tersebut bertentangan dengan hasil survei di mana sebagian besar responden tidak menginginkan pemilu 2024 ditunda. Sebagai pejabat eksekutif, LBP tak seharusnya ikut-ikutan menyuarakan penundaan pemilu 2024. LBP seharusnya hanya menjalankan tugas dan fungsinya," kata Jamiluddin, Minggu 13 Maret 2022.

Baca Juga: Hasil Survei di Sumatera Barat: Anies Tak Kuasa Melawan Kandidat Capres 2024 "Anak Buahnya" Jokowi!

Menurutnya, akan aneh jika Luhut terkesan jadi juru bicara partai politik yang ingin Pemilu 2024 ditunda. Maka itu, menjadi logis bila banyak pihak mempertanyakan motivasi Luhut mengklaim demikian.

Kemudian, dia mengatakan dengan klaim Luhut itu menguatkan spekulasi keterlibatan Istana dalam wacana penundaan pemilu 2024.

"Spekulasi tersebut seharusnya diklarifikasi oleh LBP agar kecurigaan masyarakat terhadap Istana dalam penundaan pemilu dapat diminimalkan. Tanpa adanya klarifikasi, masyarakat akan terus mencurigai pernyataan Istana termasuk LBP, terkait penundaan pemilu," jelasnya

Pun, ia berpendapat bila makin banyak pejabat serta elite yang menyuarakan penundaan pemilu maka akan membuat perpolitikan di Tanah Air gaduh. Hal itu justru akan berdampak terhadap melambannya pertumbuhan ekonomi di Tanah Air.

"Kegaduhan politik akan semakin meluas bila pemerintah bersama parpol koalisi berhasil menunda pemilu. Rakyat yang pro demokrasi akan dengan tegas menolaknya," ujarnya.