Klaim Punya Big Data Permintaan Penundaan Pemilu 2024, PDIP Wanti-Wanti Luhut Agar Segera...

Warta Ekonomi, Jakarta -

Sekretaris Jenderal DPP PDIP Hasto Kristiyanto memberikan tanggapan mengenai klaim Menko Marinves Luhut Binsar Pandjaitan.

Dikutip dari Suara.com, Hasto mengajak agar semua menteri dan pembantu Presiden Joko Widodo (Jokowi) agar tak memiliki pendapat berbeda mengenai isu penundaan Pemilu 2024.

Baca Juga: Hal Langka Terjadi, Demokrat-PDIP Kompak Tanyakan Klaim Luhut Soal Big Data

Hasto meminta agar Luhut memberikan klarifikasi mengenai klaim big data tersebut.

Menurutnya, big data seharusnya dipakai untuk persoalan yang mendesak.

"Menurut saya Pak Luhut harus melakukan klarifikasi, beliau berbicara dalam kapasitas apa? Karena kalau berbicara politik, hukum dan keamanan itukan ranah menkopolhukam. Kalau berbicara politik demokrasi, tatanan pemerintahan, itu mendagri," kata Hasto Kristiyanto, seperti dikutip jaringan Suara.com, Senin (14/3/2022).

"Beliau harus mempertanggungjawabkan pernyataan itu secara akademis agar ini tidak membelah. Karena menjadi seorang pembantu presiden itu harus fokus pada tugasnya, sesuai mandat yang diberikan. Beliau mandatnya apa dalam menyampaikan hal itu dan ini berbeda dengan pernyataan Menkopolhukam," imbuhnya.

Lebih lanjut, Hasto mengatakan PDIP memberikan imbauan agar para pembantu presiden tak membuat pernyataan yang semakin menjadi energi negatif.

Hasto meminta Luhut untuk melakukan refleksi agar setiap peimpin bertanggungjawab pada kata-kata yang disampaikan.

"Tapi harus melihat apa itu kehendak rakyat. Kehendak rakyat saat ini pemerintah dengan kepemimpinan Pak Jokowi yang selalu bekerja keras tidak pernah mengenal lelah, harus ditunjang para pembantu untuk betul-betul senapas dengan kepemimpinan Presiden Jokowi," bebernya.

Baca Juga: Kader Partainya Jokowi Sindir Luhut Soal 110 Juta Orang Mau Pemilu Ditunda: Big Data Atau Big Mouth?

"Maka tidak boleh ada menteri yang punya pendapat yang berbeda. Presiden sudah berulang kali mengatakan sikapnya secara tegas dan pemerintah sudah sepakat pemilu tanggal 14 Februari 2024. Lalu kenapa ada pembantu presiden yang membuat wacana yang tidak menyehatkan di dalam situasi politik nasional?" imbuhnya.

Ia menambahkan, PDIP mengajak semua pihak membangun energi positif bersama Presiden Jokowi.

"Tugas PDIP sebagai parpol pengusung pemerintah adalah membangun energi bersama untuk segera bangkit menjadi pemimpin di kawasan Asia dan dunia ini dalam mengatasi pandemi. Pak Jokowi sudah menunjukkan banyak prestasi dan juga direction yang sangat tepat untuk dilakukan oleh seluruh jajaran kabinetnya," pungkasnya.