Suara AHY Menggelegar, yang Minta Pemilu Ditunda Buka Kupingnya Lebar-lebar: Rakyat Mana...

Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) mengingatkan bahwa kondisi sosial dan ekonomi Indonesia saat ini sedang tidak baik-baik saja. Kondisi yang tidak baik itu ditambah lagi dengan isu penundaan Pemilu 2024.

Penundaan tersebut, menurut AHY, sangat tidak logis dan tidak masuk akal. Pun, ketika alasan penundaaan adalah karena biaya mahal pelaksanaan pemilu juga tidak masuk akal. 

"Jika memang anggaran yang menjadi alasan, kemarin KPU telah mengusulkan anggaran Rp86,2 triliun untuk penyelenggaraan pemilu serentak 2024. Jika anggaran itu yang dikeluhkan, mengapa di tengah pandemi ini pula pemerintah hendak menggelontorkan anggaran lebih dari Rp 500 triliun untuk pembangunan Ibu Kota Baru yang lebih dari separuh akan dibiayai dari APBN?" kata AHY dalam keterangan tertulisnya, Selasa, 15 Maret 2022.

"Bagaimana mungkin agenda pembangunan yang tiba-tiba muncul, di tengah kondisi ekonomi yang sedang tidak baik-baik saja ini, mendorong kita untuk mengubah aturan konstitusi yang notabene merupakan amanah gerakan reformasi?" sambungnya.

Baca Juga: Anies Baswedan Disambut Hangat Partai Demokrat, Sinyal Capres 2024 Bersama AHY Makin Kuat?

Mantan perwira Kostrad itu juga mempertanyakan klaim elite politik yang menyebut penundaaan Pemilu 2024 mendapat dukungan rakyat. 

"Katanya, rakyat ingin penundaan Pemilu 2024. Pertanyaannya, rakyat yang mana? Bapak/Ibu para anggota DPRD juga bisa menjadi saksi bahwa tidak ada rakyat yang tiba-tiba menginginkan penundaan Pemilu. Yang jelas, suara yang kita tangkap di lapangan adalah jeritan rakyat ketika harga-harga kebutuhan pokok naik, dan terjadi kelangkaan barang di pasar," tegasnya.

AHY juga kembali mengingatkan tuntutan utama reformasi 1998 adalah dilakukannya pembatasan masa kepresidenan, yaitu lima tahun, dan hanya bisa dipilih maksimal dua kali pada jabatan yang sama. 

"Alasannya, sebelum Reformasi, selama tiga dekade lamanya, telah terjadi praktik-praktik pelanggengan kekuasaan yang secara paralel juga menumbuhsuburkan praktik-praktik KKN (Korupsi, Kolusi dan Nepotisme). Ingat, power tends to corrupt, absolute power corrupts absolutely," ungkap AHY.

Penundaan pemilu, tegas AHY hanya akan menyengsarakan rakyat, dan menghadirkan rasa ketidakadilan. Ditambah dengan krisis moneter yang menghancurkan sendi-sendi ekonomi nasional. 

"Rakyat yang susah dan tertindas, selalu melahirkan kekuatan dan gelombang perubahan. Ketika seorang pemimpin lupa untuk turun tahta, maka rakyat yang akan mengoreksinya. Ini sejarah. Kok sepertinya ada yang mau melupakan sejarah penting bangsa ini? Hati-hati, bangsa yang tidak mau belajar dari sejarahnya sendiri, akan hancur dan mundur ke belakang," kata AHY.