Wakil Ketua MPR: Kalau Pak Luhut Baik Hati, Kasihlah Big Datanya...

Warta Ekonomi, Jakarta -

Wakil Ketua MPR RI Fraksi PKB Jazilul Fawaid menyoroti terkait perolehan big data yang sebelumnya sempat diperbincangkan oleh Menteri Koordinator Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) Luhut Binsar Pandjaitan.

Gus Jazilul mengungkapkan jika partainya saat ini masih mempelajari soal big data terkait penundaan Pemilu. Pasalnya, big data sering digunakan dalam bidang pariwisata, bisnis, hingga kesehatan.

Baca Juga: Singgung Luhut Soal Tunda Pemilu, PDIP: Negara Seakan Diatur Beberapa Orang

"PKB sebenernya baru belajar (soal) big data itu artinya seandainya itu ada ya masih minim. Jadi gini, big data kan selama ini jarang digunakan (untuk) referensi politik. Biasanya, big data untuk bisnis, pariwisata, kesehatan itu juga real time," kata Gus Jazilul ketika memberikan keterangannya kepada awak media, di Gedung Delegasi MPR, Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, pada Selasa (15/3/2022).

Wakil Ketua Umum PKB itu juga menuturkan, big data milik partainya saat ini tidak terlalu besar. Sebab, belum ada asosiasi yang menghimpun terkait big data itu sendiri. Ia juga mengeklaim bahwa persoalan big data memang masih jarang digunakan dalam bidang politik, tetapi ternyata dapat digunakan sebagai salah satu referensi dalam usulan penundaan Pemilu itu sendiri.

"Sekarang bagi PKB, big data itu penting juga ternyata digunakan sebagai salah satu referensi. Nah, big data-nya PKB yang enggak terlalu big mungkin ya, tetapi kan belum ada ini asosiasi big data. Kalau ada asosiasi surveinya kan ada," ujar Gus Jazilul.

"Artinya apa, data itu tergantung dengan yang analisis akhirnya. Data itu tergantung (kepada) siapa penggunanya. Jadi untuk mengatakan validitasnya juga enggak tahu ini, " sambungnya.

Gus Jazilul menampik big data yang disebutkan oleh Menko Luhut serupa dengan big data yang PKB miliki. Ia pun tak segan-segan meminta big data yang diklaim memiliki jumlah yang besar guna dijadikan referensi wacana penundaan Pemilu.

"Ya tentu beda lah masa sama. Kalau sama satu kantor namanya, ya beda-beda. Ya kalau Pak Luhut baik hati kasihlah big data-nya ke kita supaya kita bisa juga menggunakan itu sebagai referensi," pungkasnya.

Politikus PKB itu merasa senang hati jikalau Menko Luhut bersedia memberikan akses kepada setiap fraksi di MPR guna melihat sekaligus mempelajari terkait penggunaan big data. Namun, ia merasa tidak masalah jika permintaannya tidak ditanggapi.

"Terus kalau data itu memang ada dan itu bisa diakses oleh kami fraksi MPR ya dengan senang hati supaya menjadi bagian untuk melengkapi pertimbangan pertimbangan kami untuk usulan penundaan pemilu, tetapi kalau tidak ada ya juga tidak apa apa kan kami tidak berdasarkan itu," pungkasnya.