Menu
News
EkBis
New Economy
Kabar Finansial
Sport & Lifestyle
Kabar Sawit
Video
Indeks
About Us
Social Media

Analis Sentil Keras Luhut Pandjaitan, Pemilu 2024 Bisa Berbahaya karena...

Analis Sentil Keras Luhut Pandjaitan, Pemilu 2024 Bisa Berbahaya karena... Luhut Binsar Pandjaitan | Kredit Foto: Instagram/Luhut Binsar Pandjaitan
Warta Ekonomi, Jakarta -

Direktur Eksekutif Oversight of Indonesia Democratic Policy Satyo Purwanto blak-blakan menilai bahwa alasan beberapa elite politik yang ingin menunda Pemilu 2024 sangat tidak relevan.

Pasalnya, menurut Satyo Purwanto, saat ini sudah banyak pejabat tinggi yang suka ngomong sembarangan dan tidak jelas dalam memberikan data.

Baca Juga: Suara Orang Demokrat Menggelegar Soal Big Data Pemilu, Pak Luhut Mohon Simak Baik-baik!

Seperti diketahui, sebelumnya Menteri Koordinator Bidang Maritim dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan dan Ketum Partai Kebangkitan Bangsa Muhaimin Iskandar mengeklaim soal big data.

Menurut kedua tokoh tersebut, ada 110 juta orang di media sosial berdasarkan big data yang ingin pemilu yang seharusnya dilaksanakan pada 14 Februari 2024 ditunda.

"Mungkin perlu diuji validitasnya. Jangan-jangan data tersebut diambil dari pilkada Desember 2020 lalu," kata Satyo Purwanto kepada GenPI.co, Kamis (17/3).

Menurut Satyo Purwanto, pada saat itu pemerintah sangat ngotot menggelar perhelatan tersebut meskipun tingkat penularan dan kematian dan virus corona varian Delta sedang parah.

"Sementara itu, fakta berbeda juga sudah disampaikan oleh beberapa lembaga survei. Hasilnya justru menunjukkan bahwa mayoritas responden menolak penundaan pemilu," ungkapnya.

Satyo Purwanto menilai, bahwa orang-orang yang ikut menolak penundaan pemilu tersebut juga berasal dari kalangan pendukung Presiden Joko Widodo (Jokowi).

"Lebih parah lagi, ada lembaga survei yang sudah memprediksi terjadi chaos bila pemerintah ngotot menunda pemilu 2024," ujar Satyo Purwanto.

Seperti diketahui, sebelumnya Menko Marives Luhut Pandjaitan mengatakan bahwa keputusan penundaan pemilu terserah MPR.

Meski begitu, menurut Satyo Purwanto, Presiden Joko Widodo (Jokowi) akan mengikuti konstitusi yang ditetapkan.

Selain itu, Luhut Pandjaitan juga mengatakan bahwa wacana penundaan pemilu sah saja dalam demokrasi.

Mau Berita Terbaru Lainnya dari Warta Ekonomi? Yuk Follow Kami di Google News dengan Klik Simbol Bintang.

Editor: Muhammad Syahrianto

Bagikan Artikel: