Kredit Foto: Partai Demokrat
Sejumlah pakar survei lapangan dan riset big data mengingatkan publik agar berhati-hati atas klaim-klaim yang mengatasnamakan pendapat publik untuk membenarkan wacana memperpanjang kekuasaan. Diduga kuat cara berfikir anti demokrasi mulai diadopsi kalangan elit.
Ini benang merah diskusi Proklamasi Democracy Forum (PDF) ke-22 yang diselenggarakan Badan Penelitian dan Pengembangan (Balitbang) DPP Partai Demokrat (19/3).
Hadir sebagai pembicara Mohammad Jibriel Avessina, Deputi Riset dan Survei Balitbang DPP Partai Demokrat, lalu, Dr. Ismail Fahmi, Pakar Big Data yang juga Founder Drone Emprit, Adjie Alfaraby yang merupakan Direktur KCI/ Peneliti senior Lingkaran Survei Indonesia-Denny JA, serta Wahyuning Chumaeson Kepala Balitbang Daerah Jawa Tengah. Diskusi dipandu Yan Amarullah Harahap, Deputi Balitbang DPP Partai Demokrat.
Dalam paparannya, Jibriel Avessina, Deputi Riset dan Survei Balitbang DPP Partai Demokrat mengingatkan survei tingkat kepuasan/approval rating yang relatif tinggi tidak boleh dijadikan "
legitimasi pembenaran alasan perpanjangan pemilu.
"Hal ini tidak tepat dan misleading. Terbukti hasil survei lembaga kredibel yang ada, baik dari Indikator Politik Indonesia, Lembaga Survei Indonesia, Lingkaran Survei Indonesia hingga Litbang Kompas, secara konsisten menunjukkan lebih dari 60 persen responden menolak penundaan pemilu. Publik harus waspada. Ini akal akalan memperpanjang kekuasaan"
Ismail Fahmi, pakar Big Data dan Founder Drone Emprit menyatakan klaim 110 juta netizen tentang aspirasi tunda pemilu adalah mustahil.
Mau Berita Terbaru Lainnya dari Warta Ekonomi? Yuk Follow Kami di Google News dengan Klik Simbol Bintang.
Editor: Aldi Ginastiar
