Kebijakan Pajak Kripto di India Rumit, Pajak Masih Berlaku meski Ada Kerugian

Kebijakan pajak kripto India menjadi lebih rumit hanya seminggu sebelum undang-undang pajak baru mulai berlaku. Sebuah catatan parlemen baru menjawab pertanyaan tentang kebijakan pajak baru pada aset digital virtual menunjukkan bahwa pedagang tidak dapat mengimbangi kerugian mereka dari satu aset digital terhadap keuntungan yang lain.

Melansir dari Cointelegraph, Selasa (22/03), ketika kebijakan pajak baru menunggu berlakunya 1 April, banyak ahli mengeklaim klarifikasi terbaru dari pemerintah bagaikan lonceng kematian bagi para pedagang. Kebijakan pajak kripto dari pemerintah mengharapkan para pedagang untuk memperlakukan setiap investasi dan keuntungan/kerugian pada aset digital secara mandiri.

Baca Juga: Cryptocurrency Makin Bersinar, Raksasa Investasi Ray Dalio Bakal Miliki Dana Kripto Sendiri!

Misalnya, jika seorang pedagang menginvestasikan 100 dolar di masing-masing Bitcoin (BTC) dan Ether (ETH), dan mereka memperoleh keuntungan sebesar 100 dolar pada Ether dan kerugian 100 dolar pada Bitcoin, pedagang tersebut harus membayar pajak 30% pada keuntungan Ether tanpa memperhitungkan kerugian pada BTC.

Pendiri WazirX Nischal Shetty menyebut kebijakan pajak regresif dan tidak dapat dipercaya, tetapi tetap berharap pemerintah akan mengubah pendiriannya. Dia mengatakan:

"Memperlakukan keuntungan dan kerugian dari setiap pasangan pasar secara terpisah akan mencegah partisipasi kripto dan menghambat pertumbuhan industri. Sangat disayangkan, dan kami mendesak pemerintah untuk mempertimbangkan kembali hal ini."

Terlepas dari beban terbaru untuk memperlakukan setiap pasangan perdagangan kripto secara independen, pengurangan pajak 1% pada sumber pada setiap transaksi juga dikritik oleh pengusaha kripto dan terutama bursa karena mereka percaya itu akan mengeringkan likuiditas.

Pengusaha kripto Naimish Sanghvi menyarankan bahwa pedagang harus menjual semua yang mereka miliki sebelum 31 Maret 2022, dan mulai baru dari April 2022.

India belum menyelesaikan kerangka peraturan untuk industri kripto meskipun beberapa jaminan oleh pemerintah sejak 2018. Sementara, banyak yang berharap pengenalan pajak akan menawarkan beberapa bentuk legitimasi untuk industri kripto, kementerian keuangan telah menjelaskan bahwa industri akan mendapatkan status hukum apa pun hanya setelah disahkannya tagihan kripto.

Kebijakan pajak kripto tampaknya terinspirasi oleh undang-undang pajak perjudian dan lotere negara tersebut yang agak mencerminkan pendekatan pemerintah terhadap pasar kripto.

Negara-negara seperti Thailand dan Korea Selatan juga telah mengusulkan pajak kripto yang sama tinggi, tetapi kebijakan tersebut telah gagal karena pemerintah memahami hal itu akan menghambat pertumbuhan pasar yang baru lahir. Korea harus menunda pajak kripto 20%, sementara Thailand membebaskan pedagang dari membayar pajak pertambahan nilai 7% di bursa resmi.