Tegaskan Tolak Penundaan Pemilu, Presiden PKS Singgung Soal Stigma Umat Radikal, Simak!

Penundaan pemilu masih menjadi perbincangan hangat di duni perpolitikan di Indonesia. Partai Keadilan Sejahtera (PKS) dengan tegas menolak wacana ini.

Polemik akibat wacana yang dimunculkan para elit partai politik soal Pemilu 2024 diundur menjadi perbincangan hangat di ruang publik beberapa waktu terakhir ini.

Bagaimana tidak, regulasi mengenai ketentuan penyelenggaraan pemilu yang sudah diatur bahkan Komisi Pemilihan Umum (KPU) sudah menetapkan tanggal pelaksanaannya harus dibenturkan oleh suara wacana ini.

Baca Juga: Sulit Betul Jadi Orang PKS, Ngomongin Pawang Hujan Langsung Netizen Nyinyir Banget, Simak!

PKS sebagai partai yang konsisten dengan jalan oposisi dengan tegas menentang wacana penunadaan pemilu ini.

Presiden PKS Ahmad Syaikhu menekankan bahwa penundaan pemilu sama saja dengan menentang hati nurani dan nilai perjuangan.

“Secara prinsip menunda Pemilu tanpa dasar yang kuat dan inkonstitusional tentu akan bertentangan dengan hati nurani dan nilai-nilai perjuangan kita,” ucap Syaikhu dalam sambutannya di acara Konsolidasi Nasional dan Bimteknas Pimpinan FPKS se- Indonesia dikutip dari website PKS Jumat (25/3/22).

Dalam prespektif umat, menurut Syaikhu penundaan pemilu berarti memperpanjang potensi kriminalisasi dan umat Islam termarjinalkan. Hal ini karena tuduhan dan stigma radikal kerap kali diberikan kepada umat.

Dan dari sudut pandang kebangsaan, penundaan pemilu menurut Syaikhu akan berdampak buruk bagi jalannya demokrasi.

“Kita sudah merasakan selama ini kekuasaan menstigma umat dengan tuduhan radikal, menjatuhkan hukum yang tidak berkeadilan. Juga bagi bangsa, tentu penundaan Pemilu akan menjadi presenden buruk bagi demokrasi kita," kata Syaikhu.

Sebagaimana diketahui wacana penundaan pemilu makin kencang digaungkan oleh pihak yang berada di lingkar kekuasaan Presiden Joko Widodo (Jokowi).

Baca Juga: Jangan Kepanasan! Pengamat Sebut Dua Hal Ini Menjadi Poin Penting Mengapa SBY Lebih Baik dari Jokowi

Setelah 3 Ketum Partai pemerintah (PKB, Golkar, PAN), nama Luhut Binsar Pandjaitan ikut-ikutan dengan klaim membawa data dari Big Data soal pendukung wacana penundaan pemilu.