Terkait Restriksi Impor Kedelai, Peneliti CIPS: Pemerintah Perlu Pikirkan Beban Berat Konsumen

Warta Ekonomi, Jakarta -

Peneliti Center for Indonesian Policy Studies (CIPS) Aditya Alta menilai rencana pelarangan dan pembatasan (lartas) kedelai adalah langkah yang tidak strategis dan mengabaikan kepentingan konsumen.

Naiknya harga kedelai yang disinyalir karena naiknya harga kedelai dunia, tentunya tidak hanya merugikan produsen tempe dan tahu, tetapi juga konsumen secara luas. Kedelai merupakan salah satu sumber protein yang harganya terjangkau bagi sebagian besar masyarakat Indonesia.

Baca Juga: Kebijakan Insentif Kedelai Berpotensi Tidak Efektif Redam Kenaikan Harga

"Pemerintah perlu memikirkan beban berat yang akan ditanggung konsumen dengan memberlakukan lartas impor kedelai. Banyak UMKM dan pedagang kecil yang membutuhkan kedelai sebagai bahan baku. Lalu banyak konsumen rumah tangga yang kebutuhan proteinnya didominasi oleh kedelai karena harganya yang terjangkau,” kata Aditya dalam keterangan pers, Sabtu (26/3/2022).

Produksi kedelai di Indonesia terus menurun. Hal ini terlihat dari data USDA yang menunjukkan produksi kedelai di Indonesia dalam rentang waktu 2016--2020 mengalami penurunan dari 565 ribu ton pada 2016, 540 ribu ton pada 2017, 520 ribu ton pada 2018, 480 ribu ton pada 2019, dan 475 ribu ton pada 2020 (USDA, 2021). Jumlah ini hanya berkontribusi pada sekitar 20 persen kebutuhan nasional. 

"Oleh karena itu, Indonesia masih membutuhkan impor kedelai untuk mengatasi kesenjangan kebutuhan tersebut. Belum lagi soal kualitas yang belum mampu dipenuhi kedelai domestik," tambahnya.

CIPS menilai, selain permasalahan produksi, kualitas merupakan salah satu permasalahan komoditas yang satu ini. Kedelai domestik cenderung memiliki ukuran yang kecil dan tidak seragam sehingga memiliki kekurangan dalam pembuatan tempe.

Selain peningkatan produktivitas, peningkatan kualitas kedelai domestik akan membantu meningkatkan daya saing yang akan berdampak pada penyerapan.

Baca Juga: INDEF Sebut Airlangga Gagal Selesaikan Masalah Kedelai dan Minyak Goreng

Aditya merekomendasikan pemerintah untuk fokus pada kebutuhan konsumen dengan memastikan ketersediaan stok kedelai di pasar.

Di saat yang bersamaan, pemerintah perlu menjalankan program intensifikasi, yang tidak membutuhkan lahan tanam tambahan, dengan memastikan akses petani kedelai kepada input pertanian, adopsi teknologi pertanian dan memperbaiki cara tanam yang disesuaikan dengan karakteristik lahan.