KLHK Luncurkan Program TERRA dalam Upaya Penanganan Perubahan Iklim Global

Pemerintah melalui Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) berkomitmen untuk memenuhi taget NDC dengan mengembangkan program ketahanan iklim berbasis masyarakat. Hal ini dilakukan guna meningkatkan kesejahteraan ekonomi masyarakat, sekaligus menjaga keberlanjutan lingkungan. Untuk mewujudkan hal tersebut, Pemerintah membutuhkan dukungan dari berbagai elemen masyarakat, termasuk aspek pembiayaannya.  

"Diperlukan kerja sama dan kolaborasi yang baik dalam mengembangkan program berbasis masyarakat dari berbagai sumber pendanaan, baik dana publik maupun dana swasta, untuk terus mendukung program pemerintah khususnya di dalam pencapaian target NDC dan SDGs," ujar Direktur Jenderal Pengendalian Perubahan Iklim (PPI) KLHK, Laksmi Dhewanthi, pada Peluncuran Program untuk Kesejahteraan dan Ekonomi Berkelanjutan Masyarakat dan Komunitas Lokal (Program TERRA), di Jakarta, Selasa (29/3/2022).

Baca Juga: KLHK Sukses Selenggarakan COP-4.2 Konvensi Minamata tentang Merkuri, Apa Hasil Keputusannya?

Kegiatan ini diawali dengan penandatanganan perjanjian kerjasama antara Badan Pengelola Dana Lingkungan Hidup (BPDLH) dan Ford Foundation Indonesia. Dukungan dana hibah awal yang diberikan oleh Ford Foundation Indonesia kepada BPDLH sekitar USD 1 juta. 

"Kerja sama ini patut kita apresiasi. Mobilisasi pendanaan oleh BPDLH dari berbagai sumber, termasuk dari filantropi ini telah menunjukkan keterlibatan non-party stakeholder pada upaya penanganan perubahan iklim global sebagaimana dimandatkan pada Paris Agreement," ujar Laksmi, yang juga merupakan Sekretaris Komite Pengarah BPDLH dalam keterangannya, Selasa (29/3/2022). 

Baca Juga: KLHK Beri Kabar Gembira! Badak Sumatera Kembali Lahir di Taman Nasional Way Kambas

Pada kesempatan tersebut, Direktur Utama BPDLH Djoko Hendratto mengatakan untuk memenuhi komitmen penurunan emisi GRK, diperlukan dukungan finansial yang memadai dan terukur. Kementerian Keuangan sebagai pengelola keuangan negara telah menyusun kebijakan Climate Change Fiscal Framework, bagaimana APBN melakukan tugasnya dalam melihat peluang dan tantangan ekonomi hijau.  

"Melalui mekanisme pendanaan seperti yang saat ini dilakukan penandatangan perjanjian antara philantropy Ford Fondation dengan BPDLH, Pemerintah berhadap dengan dana iklim tersebut dapat disalurkan kepada masyarakat yang berpotensi terdampak atas perubahan iklim yang terjadi, sehingga masyarakat secara bertahap dapat berperilaku dan terus mengembangkan usaha yang ramah terhadap lingkungan," ucapnya.