Surtawijaya Teriak-teriak Jokowi 3 Priode, Eh Langsung Kena 'Jebret' Ketua APDESI yang Sah, Simak!

Warta Ekonomi, Jakarta -

Ketua Umum DPP Asosiasi Pemerintah Desa Seluruh Indonesia atau Apdesi, Arifin Abdul Majid mengungkapkan keberatannya terkait adanya sekelompok orang yang mengatasnamakan Apdesi dan menggelar Silaturrahmi Nasional Apdesi 2022 di Istora, Selasa 29 Maret 2022 kemarin. Terlebih dalam Silatnas itu kental dengan nuansa Politik.

Menurut Arifin, saat ini Apdesi yang ada di Indonesia dan diakui oleh Kemenkumham hanya Apdesi yang dipimpin olehnya. Bahkan Apdesi yang dipimpinnya telah mendapatkan SK Kemenkumham RI nomor AHU.0001295-AH.01.08 tahun 2021.

"Kegiatan kemarin sah-sah saja orang untuk berkumpul berserikat mengeluarkan pendapat maupun lisan dan tertulis itu sah-sah saja, tetapi yang membawa nama Apdesi itu kami merasa keberatan," kata Arifin, dilansir dari VIVA, Rabu petang 30 Maret 2022

Ada beberapa hal yang membuat Arifin sangat keberatan. Pertama yakni Apdesi tidak semestinya masuk ke ranah politik dan kedua dalam silatnas yang mengatasnamakan Apdesi menyuarakan jabatan presiden 3 periode tidak sesuai dengan undang-undang.

Baca Juga: Nggak Main-main Kali Ini Opung Luhut: Indonesia Harus Bersyukur Punya Presiden Jokowi!

"Di Apdesi, di kami ada AD ART itu tentang Apdesi itu harus independen, tidak boleh ikut ke dalam ranah politik. Oleh karena itu pada kesempatan ini kami menyatakan merasa keberatan nama Apdesi dicantumkan mendukung presiden 3 periode," kata Arifin

Usulan Presiden 3 Periode, kata Arifin, dasarnya tidak jelas dan undang-undang dasar 1945 juga telah menyebutkan bahwa masa jabat Presiden hanya dua kali.

"Tidak ada tiga kali, jadi ini sudah terlanjur ke ranah politik lebih dalam jadi ini lebih spesifikasinya terlalu dalam, Apdesi sampai bisa menyatakan sikap mendukung tiga kali presiden," kata Arifin

Dia menambahkan, "Bukan saya tidak mendukung Pak Jokowi nya ya. Bukan, itu salah. Tetapi ada kalimat mendukung tiga kali periode presiden, itu saya tidak dukung (presiden 3 periode) karena dasar hukumnya itu tidak ada," ujarnya.